6 Jul 2020 10:45 am
MASYARAKAT SIPIL MENDESAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TETAP MENJADI PRIORITAS PROLEGNAS
Masyarakat sipil menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas pernyataan Komisi VIII DPR
RI terkait akan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU Penghapusan KS) dari daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2020,
kemudian dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (BALEG) DPR bersama dengan Kementerian
Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang Undang DPR-RI di awal Juli 2020, yang
akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU Penghapusan KS bersama dengan RUU lainnya.
Dalam kesempatan lain, kami juga mendapatkan informasi bahwa sejak Maret 2020 Komisi VIII
telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR RI dengan alasan adanya beban penyelesaian
agenda RUU yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, pada saat itu Baleg DPR tidak
mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020, sehingga sampai saat ini status RUU Penghapusan
KS masih menjadi usulan Komisi VIII.
