Press Release

CUKUP! Hentikan Setiap Represi dan Brutalitas Aparat, Jamin Demokrasi dan Kebebasan Pers

[Jakarta, 5 Oktober 2022] - Peretasan jurnalis Narasi dan brutalitas aparat di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi beberapa waktu lalu jelas menunjukkan, situasi penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi termasuk di dalamnya kebebasan pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Demokrasi menyerukan: CUKUP! Hentikan setiap represi dan brutalitas aparat, jamin demokrasi dan kebebasan pers.

Baca selengkapnya

Aduan Kasus Kekerasan Jurnalis Nurkholis Resmi Diterima Dewan Pers

Draf yang diserahkan LBH Pers ke Dewan Pers berisi kronologi peristiwa yang dialami Nurkholis Lamaau, redaktur cermat.co.id usai menayangkan opini berjudul hirup debu batubara dapat pahala.

Baca selengkapnya

Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan terhadap jurnalis Narasi adalah bentuk pembungkaman

Dari tanggal 23 hingga 26 September 2022, terjadi percobaan peretasan akun media sosial terhadap setidaknya 22 anggota tim redaksi media online Narasi.

Baca selengkapnya

Polisi Diminta Proaktif Ungkap Pelaku Peretasan Awak Media Narasi

Sejumlah organisasi mengecam serangan digital terhadap sedikitnya 24 awak redaksi Narasi sejak Sabtu 24 September 2022. Serangan ini merupakan kasus peretasan terbesar yang dialami awak media di Indonesia setidaknya dalam empat tahun terakhir.

Baca selengkapnya

Mengadili Pelaku Pelanggaran Berat HAM Myanmar pasca Pembunuhan Aktivis

Sidang Perdana Pengujian UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]

Baca selengkapnya

DPR RI dan Presiden Koreksi Kembali RUU PDP dengan Melibatkan Masyarakat Sipil dan Mempertimbangkan Masukannya

Catatan ini dibuat oleh KA-PDP sebagai panggilan bagi DPR dan Presiden untuk menilik kembali pengaturan yang ada di dalam draf RUU PDP saat ini agar tidak menjadi backlash bagi hak-hak digital serta pertumbuhan inovasi dan ekonomi digital yang dapat dipercaya dan berkelanjutan di masa depan di Indonesia.

Baca selengkapnya

Sesat Pikir RUU PDP: Lindungi Publik, Bukan Pejabat Publik!

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU-PDP) memasuki tahap akhir. Bahkan, kabarnya regulasi itu akan segera disahkan dalam waktu dekat. Meski RUU tersebut sangat dibutuhkan mengingat kian maraknya pelanggaran data pribadi, namun bukan berarti pembahasannya tanpa persoalan. Betapa tidak, pelibatan masyarakat terasa amat minim, bahkan masukannya cenderung diabaikan begitu saja. Akibatnya, pasal-pasal yang tertuang dalam naskah dipenuhi dengan nuansa ancaman atas hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi. Tidak cukup itu, kemerdekaan pers pun berada di titik nadir.

Baca selengkapnya
Acara Peluncuran Buku Investigasi Jurnalis Terkait Korupsi Serta Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara daring. Dihadiri oleh Ariodilah Virgantara, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN (baris pertama tengah), Dian Patria selaku Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK (baris pertama paling kanan), Sasmito, Ketua Umum AJI (barus kedua paling kiri), Laode M Syarif, Direktur Eksekutif KEMITRAAN (baris kedua, tengah) dan Ir. Antonius Sardjanto Setyo Nugroho, MKKK, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian LHK (baris kedua paling kanan).

Membongkar Korupsi Serta Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Jurnalisme Investigasi

Jakarta, 8 September 2022 - Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dan menjadi modal untuk menghadapi perubahan iklim, semakin terancam keberadaannya karena keserakahan manusia. Pasalnya sektor SDA-LH (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) merupakan sektor yang sangat rentan terhadap praktek  korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai Rp 104 Triliun, berupa penyuapan alih fungsi hutan dan penyerobotan lahan di Kawasan Indragiri Hulu yang dilakukan Surya Darmadi.

Baca selengkapnya

Kebocoran Data Registrasi SIM Card: RUU PDP Harus Menjadi Jawaban

Menanggapi insiden kebocoran data registrasi SIM card serta proses pengesahan RUU PDP yang sedang berlangsung, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) mendorong Pemerintah dan DPR untuk memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna sebelum dan sesudah RUU PDP disahkan. Hal ini penting agar Indonesia memiliki pondasi UU PDP yang baik guna menopang kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikannya kelak secara sederhana dan bermakna bagi sektor privat, sektor publik, serta beragam kalangan masyarakat di Indonesia di era transformasi digital saat ini.

Baca selengkapnya

UNPRECEDENTED CASE BROUGHT AGAINST MYANMAR JUNTA IN INDONESIA

Jakarta, 6 September 2022: A group of public figures in Jakarta has formally submitted a petition to the Constitutional Court effectively asking it to permit a case against the Myanmar junta, accused of crimes against humanity, war crimes and genocide against the country’s Muslim population.

Baca selengkapnya
Muat lebih banyak