Open Government Partnership (OGP) yang diluncurkan pada 2011 mempunyai visi memperkuat demokrasi dengan mendorong pemerintahan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel dan membuka ruang partisipatif masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Bentuk transparansi diantaranya adalah membuka data yang diperlukan publik. Keterbukaan data juga mensyaratkan data-data pemerintah dapat kembali dianalisa dan didistribusikan kembali oleh publik. Tujuannya agar publik bisa memantau capaian pemerintah, dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, terbuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Komitmen keterbukaan tata pemerintah ini tidak hanya ada di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo juga meminta diikuti pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi juga institusi lainnya. Selain meminta setiap lembaga pemerintah mempublikasikan data di masing-masing website lembaga, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) telah meliris www.data.go.id.  Data-data yang selama tersebar di berbagai lembaga semakin mudah diakses.

Kabupaten Bojonegoro juga terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada OGP Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Tebuka, mewakili Asia bersama kota Seoul di Korea Selatan dan kota-kota lain. Ini merupakan sebuah langkah pemerintahan kabupaten yang baik untuk mendorong transparasi dan akuntabilitas pemerintah.

Berangkat dari latar belakang ini, AJI Bojonegoro ingin mengadakan diskusi terfokus dengan Radar Bojonegoro sebagai media lokal mengenai peranan media dalam keterbukaan data di Indonesia. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendorong upaya pemerintah dalam ketebukaan data di daerah, terlebih setelah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu champion inisiatif open data di daerah.