Pernyataan Sikap; AJI Palembang Tolak Pembatasan Kerja-kerja Jurnalistik di Ruang Persidangan

6 Jan 2021 10:47 am | Oleh : Naharin Ni'matun

 


PALEMBANG - Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang mulai menerapkan peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan. Kerja-kerja jurnalis yang meliput disana mulai dibatasi. 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang Bombongan Silaban SH LLM yang pada hari Selasa 5 Januari 2020 memimpin jalannya persidangan kasus pemilikan narkotika mulai membatasi kerja-kerja para jurnalis di sana. Saat itu ia hanya memberikan kesempatan para jurnalis untuk mengambil foto dan video selama 10 menit sebelum sidang dimulai. Selanjutnya para jurnalis pun tak diperkenankan lagi mengambil gambar dan video saat persidangan berlangsung. Padahal, pengambilan foto, rekaman audio dan aundio visual adalah bagian dari kerja-kerja jurnalistik.

Dalil pembatasan ini  adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada 27 November 2020 lalu. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. 

Dalam Pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 ini berbunyi, "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan." Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Sejak dari awal peraturan ini dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan tegas menolak dan mendesak agar segera dicabut. Peraturan ini akan menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang. Aturan ini juga jelas-jelas menyalahi Undang-undang Nomor 40 Tahun 199 tentang pers yang di dalamnya menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Karena kerja-kerja jurnalistik mulai dibatasi alhasil peran pers bagi kepentingan masyarakat mulai terganggu. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang juga terabaikan. 

Karena itu AJI Palembang mengeluarkan sikap sebagai berikut:

1.    Mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sebab, ketentuan tersebut akan menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.

2.    Meminta Mahkamah Agung untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers. Kami bisa mengerti bahwa Mahkamah Agung ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi. Sebab, hak untuk mendapatkan informasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan Mahkamah Agung, yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.


3.    Menyerukan dan menggalang forum bersama komunitas pers di Sumatera Selatan untuk menolak penerapan dan mendesak dicabutnya ketentutan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang berhubungan dengan pembatasan kerja-kerja jurnalistik di ruang sidang.

4.    Membuka ruang pertemuan bersama antara komunitas pers dan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang serta otoritas pengadilan yang ada di Sumatera Selatan untuk membahas perkara ini dan agar disampaikan ke Mahakamah Agung. 

Narahubung:
Prawira Maulana, Ketua AJI Palembang  (081271359661)
Muhammad Muslim, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi AJI Palembang (089506602260)