Perempuan Punya Peran Penting Menjaga Kemandirian Pangan

Kupang - Isu tentang kerja keras perempuan membangun kemandirian pangan, dan memperjuangkan hak-haknya belum mendapat perhatian utama. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga media. Padahal perempuan punya peran penting menjaga kemandirian pangan. Mereka tidak hanya menjaga agar kebutuhan pangan terdistribusi sempurna tapi juga terproduksi dan mencukupi.

Demikian hal ini mengemuka dalam diskusi tematik dengan tema "Perempuan, Keadilan Pangan dan Media" yang digagas oleh organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang bekerja sama dengan OXFAM, yang diselenggarakan di Kupang, Selasa (11/7/2017).

Acara diskusi tematik yang dipandu oleh Simon Nili dari Surat Kabar Harian Timex ini menghadirkan dua orang narasumber yakni, Silvia Fanggidae dari NGO dan pemerhati isu pangan, serta dari pihak pemerintah daerah yaitu Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT, Miqdonth Abola. Selain itu juga menhadirkan tiga orang penanggap antara lain, dari akademisi, Zet Malelak, dari praktisi media dan jurnalis, Ana Jukana dan pemerhati isu pangan, George Hormat Kulas.

Silvia Fanggidae mengatakan, paradigma atau cara pandang tentang pangan dimulai dengan suatu kondisi dimana produksi pangan tidak sebanyak konsumsi yang dibutuhkan. Bahwa produksi pangan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk sehingga terjadi ketidakcukupan pangan.

"Kondisi tersebut mengakibatkan semua orang tidak bisa mendapatkan pangan atau ketidakcukupan pangan, sehingga solusinya adalah produksi harus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat, sebagaimana kita tahu beberapa upaya seperti revolusi hijau, intensifikasi pertanian dan lainnya agar memastikan bahwa pangan cukup untuk kebutuhan manusia" ujarnya.

Menurut Silvia, perempuan seringkali dianggap tidak memilki hak atau akses atas tanah, dan kenyataannya memang sangat minim akses perempuan terhadap tanah. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan kemudian tidak dianggap sebagai petani karena tidak memiliki  tanah atau lahan pertanian.

"Karena anggapan bahwa perempuan bukan petani maka perjuangan untuk kedaulatan pangan seperti reformasi agraria, maka perempuan tidak perlu berpendapat. Padahal perempuan juga berproduksi, tetapi dia tidak boleh mengambil keputusan tentang apa yang harus dia lakukan untuk memproduksi pangan," ungkapnya.

Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT, Miqdonth Abola mengatakan, diskusi yang selenggarakan tersebut sangat tepat. Karena sesuai dengan tema diskusi yang diangkat terkait dengan perempuan, keadilan pangan dan media tersebut diharapkan dapat melahirkan ide baru terkait penanganan persoalan pangan di NTT.

"Pengalaman kami di dinas, dalam berbagai hal justru perempuan yang selalu ada di depan. Bahkan di beberapa daerah, ketika kita datang ke kebun yang kita temui adalah lebih banyak perempuan daripada laki-laki, atau dalam pertemuan-pertemuan kebanyakan yang hadir adalah mereka yang perempuan," ungkapnya.

Miqdonth menyampaikan, pada sektor pertanian, pemerintah merumuskan sejumlah kebijakan yang diwacanakan oleh pemerintah NTT untuk beberapa tahun kedepan. Salah satunya adalah mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan, baik hortikultura maupun perkebunan.

Sementara itu, Ana Jukana menanggapinya dengan lebih menekankan pada perhatian media terhadap isu-isu terkait perempuan dalam kaitannya dengan persoalan keadilan pangan. Menurut Ana, pada banyak sektor seperti pertanian, perikanan bahkan industri, perempuan menjadi tulang punggung agar kemandirian pangan terwujud.

Sedangkan media massa masih cenderung menempatkan perempuan sebagai objek pemberitaan dengan mencari sisi sensasional belaka. Pengabaian hak-hak perempuan di sektor ekonomi, politik, misalnya banyak diabaika karena dianggap bukan isu seksi. Terutama perempuan dalam perannya sebagai produsen pangan, masih jauh dari perhatian media.

Ketua AJI Kota Kupang, Alex Dimoe mengatakan, salah satu tujuan diadakannya diskusi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran jurnalis dan media dalam mengangkat isu-isu keadilan pangan, yang mencakup juga perempuan dalam kerangka keadilan pangan dimaksud.

"Diharapkan kedepan akan muncul lebih banyak lagi jurnalis pemerhati isu ini yang menjadi agent of change untuk kampanye kepada publik yang lebih baik lagi," harap Alex.


Bagikan: