Jimly: Ormas yang Dibubarkan dengan Perppu Tetap Bisa Melawan

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie tidak setuju dengan Peraturan Pemeritah Pengganti Udang-undang (Perppu) Ormas yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Perppu harus diterbitkan dalam keadaan darurat.  Keadaan darurat menurut hukum internasional dan dalam konstitusi Indonesia, harus dideklarasikan terlebih dulu. 
 
Dia mengaku konsisten sejak dulu, berpendapat bahwa perppu merupakan produk yang tidak tepat. Yang benar menurutnya, adalah undang-undang darurat yang pernah tertuang di dalam konstitusi RIS (undang-undang dasar sementara).
 
“Dia lah undang-undang yang ditetapkan oleh negara dalam keadaan darurat. Berarti harus dideklarasikan dulu, negara dalam keadaan darurat, apakah itu darurat perang, militer, atau darurat sipil,” kata Jimly saat menjadi pembicara dalam diskusi jurnalis yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Yayasan Tifa, di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat.
 
Begitu kembali lagi ke dasar UUD 1945, maka istilah undang-undang darurat diganti  menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang disingkat perppu. Sekalipun berganti istilah, Jimly berpendapat, negara tetap harus mendeklarasikan situasi darurat yang menghendaki produk hukum itu terbit.
 
Namun Jimly setuju dengan substansi isi dari Perppu No 2 tahun 2017 Tentang Ormas. Kenapa? “Karena memang harus ada pengaturan yang pasti bahwa organisasi, yang bertentangan pancasila dan UUD dan organisasi yang mengajarkan kebencian, itu harus dilarang. Tapi  saya konsisten dengan menerbitkan Perppu, tidak tepat, ” katanya.
 
Dia mengatakan, pendapat orang per orang masuk ke ranah kebebasan berpendapat dan tidak bisa dipersalahkan sebab terkait dengan kebebasan berpikir. Dia memisalkan ada orang berpendapat anti Tuhan, mau jadi komunis, atau ada orang tidak percaya Tuhan sama sekali.
 
“Tapi begitu dia bikin organisasi anti Tuhan Indonesia, berarti dia mengajak banyak orang, mau menggerak banyak orang yang secara bertentangan dengan kesepakatan tertinggi atau konstitusi negara, itu yang harus dilarang,” katanya.
 
Lantas, bagaimana melarangnya?
 
Menurut Jimly, ada dua kemungkinan cara. Pertama, organisasi itu dilarang dan dibatalkan dengan tetap memberi hak kepada mereka untuk membela diri ke pengadilan. 
 
“Bubarin dulu, tapi tetap kepada mereka diberi hak untuk melawan keputusan penguasa yang dianggap zalim atau tidak adil, ke pengadilan,”katanya. 
 
Menurutnya, apapun yang diatur di Perppu, meskipun tak menyebut ada mekanisme ke pengadilan, tetap harus dipahami bahwa semua keputusan pejabat negara, keputusan administrasi negara, termasuk keputusan pengaturan oleh negara bisa dilawan melalui upaya hukum.
 
“Kalau Judicial Review, melawannya kedua tempat. Ke Mahkamah Konstitusi bila itu undang-undang atau ke Mahakamah Agung bila peraturan di bawah undang-undang. Begitu pula  kalau keputusannya TUN atau administrasi negara, bawa ke pengadilan TUN,” katanya.
 
Dia mengatakan, jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan berdasarkan Perppu, HTI boleh melakukan perlawanan ke pengadilan TUN. Artinya, apapun tindakan pemerintah bisa dilawan dengan upaya hukum.  
 
“Jadi tidak perlu salah paham. Itu kemungkinan cara pertama,” katanya.
 
Kemungkinan kedua, lanjut Jimly, jangan pemerintah yang membatalkan. Pemerintah bisa membawanya ke pengadilan tinggi, dengan begitu pemerintah tidak mengambil tanggung jawab politik. Hanya mengambil tanggung jawab administratif. 
 
“Kalau sekarang langsung pemerintah yang membatalkan, langsung berhadap-hadapan. Secara politik ini tidak baik bagi posisi politik pemerintah,” katanya.
 
Di sisi lain, jika yang ditempuh adalah proses pengadilan lebih dulu niscaya prosesnya akan panjang dan lama. Jimly cenderung sepakat dengan cara pertama yaitu dibubarkan dulu, urusan hukum belakangan, biar cepat. 
 
“Tapi dengan risiko pemerintah akan berhadapan. Namun sebelum itu dilakukan,orang yang berorganisasi, entah itu ormas Islam, fpi, hti, harus diajak dialog. Saya sarankan begitu sebab jika misalnya ini terlalu frontal tidak sehat,” katanya.
 
Lewat dialog tersebut katanya, pemerintah menjelaskan duduk perkara, apa implikasi dari perppu ini, apa maknanya, serta akibatnya dan yang mesti dilakukan, sebelum diambil tindakan yang final.
 
“Sebaiknya ada dialog karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum, karena hukum itu kadang-kadang kaku, kadang bisa hard power (kekerasan) kekerasan verbal,” katanya.
 
Apakah uji materi Perppu boleh diajukan ke MK sebelum ditetapkan DPR?
 
“Boleh. Kalau misalnya perppu begitu disahkan besok menimbulkan korban,  jangan menunggu korban berjatuhan atau menunggu tiga bulan baru mau di judicial review,” katanya.
 
Mahkamah Konstitusi katanya, tidak boleh menunggu jatuhnya korban. Perkara gugatan harus diterima dan menyidangkannya sebelum DPR bersidang.
 
“Tidak apa-apa. Kalau korbannya organisasi mending, kalau manusia?” katanya.
 
Mahkamah Konstitusi menurutnya juga jangan menunda-nunda. Sebab Perppu ini sudah sah berlaku, maka pengadilan MK sebagai cara perlawanan. Akan tetapi sebelum inkrach, status organisasi tersebut dinyatakan bubar dulu. 
 
“Itu bedanya dengan pendekatan kedua tadi lewat pengadilan, kan bisa lama. Ya (HTI) buktikan saja khilafah tidak bertentangan pancasila itu seperti apa,” katanya.

Bagikan: