Peserta diharapkan mengetahui bagaimana meliput isu pemilu yang berspektif HAM

Workshop Jurnalistik dan Fellowship Mengawal Pemilu Berperspektif Keragaman dan HAM

Dok. AJI Indonesia


JAYAPURA- Workshop Jurnalistik dan Fellowship “Mengawal Pemilu Berperspektif Keragaman dan Hak Asasi Manusia” digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI-Kota Jayapura) selama dua hari berlangsung di Jayapura, Sabtu (6/4). Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama Internews, Kedutaan Belanda dan AJI Indonesia.


Dalam workshop yang dihadiri oleh 21 perserta yang berasal dari berbagai jurnalis dari beragam media, mulai jurnalis TV, koran, radio, online yang ada di Papua merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan pemahaman bagi jurnalis di lapangan dalam menjalankan tugas liputan menjelang pemilu 2019.
Di hari pertama, narasumber yang mengisi acara tersebut adalah Kepala Perwakilan Komnas HAM-Papua, Frits Ramandei, Yoseph Ikanubun, dan  Ridwan Lapasere. Acara yang dimulai pukul 8.00 pagi dan berakhir pada 18.30 waktu setempat dibagi dalam sejumlah sesi dengan model diskusi dan simulasi.

Materi mengenai HAM dasar, DUHAM, komentar umum, UU No 39, Konstitusi serta formalisasi HAM dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu juga dilakukan pemutaran Film tentang HAM, disusul dengan membedah karya jurnlaistik yang dibagi kedalam beberapa kelompok dan diakhiri dengan evaluasi.

Pada hari terakhir peserta diajak memahami Pemilu sebagai proses politik. Di mana peserta diharapkan mengetahui bagaimana meliput isu pemilu yang berspektif HAM. Selain itu juga mengidentifikasi akar masalah pelanggaran HAM dengan menggunakan prinsip ‘Pohon Masalah’.  

Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireeuw mengatakan bahwa  kegiatan yang berlangsung selama dua hari mengajak teman-teman jurnlais agar memahami saat melakukan liputan dilapangan guna mengawal Pemilu dengan berpijak pada keragaman serta Hak asasi manusia.

“Kegiatan ini untuk mengekplorasi bagaimana kebijakan politik redaksi, dan tantangan  yang dihadapi saat melakukan liputan pemilu berperspektif HAM dan memperhatikan hak minoritas dalam pemilu,” ujar Lucky.