Sebuah orasi budaya dari Garin Nugroho

Hilangnya Kemampuan Menarasikan Realitas Bangsa: Garin Nugroho

Dok. AJI Indonesia


Ini merupakan orasi Budaya yang disampaikan oleh Garin Nugroho saat resepsi malam HUT AJI ke-25 di Jakarta.

HILANGNYA  KEMAMPUAN MENARASIKAN REALITAS BANGSA
Tantangan di Era Milenial

Oleh : Garin Nugroho

Salah satu  cara membaca masa depan adalah menengok ke belakang untuk membaca bagaimana daya hidup bangsa Indonesia mengelola momentum perubahan di setiap periode sejarah,  khususnya dalam hubungannya dengan revolusi Industri berbasis teknologi. 

Membaca bagaimana Indonesia di narasikan di era revolusi industri 1.0 (abad 18) ditandai dengan mesin uap serta pergantian tenaga manusia dengan mesin, terbaca Indonesia yang dahulu disebut Hindia Timur di era VOC, dinarasikan  lewat beragam media dari sketsa dan lukisan Raden Saleh tentang beragam jenis flora hingga fauna, lukisan Mooi Indie, novel Conrad tentang gambaran manusia melayu, catatan perjalanan, sketsa perang sebutlah perang Jawa, catatan riset, iklan turisme, seni pertunjukan, koran–koran maupun fotografi dan film. Bahkan penyebutan nama Indonesia di mulai di jurnal ilmiah ilmuwan Berlin. 

Dengan kata lain, keindonesiaan di era 1.0 dinarasikan oleh beragam bentuk media, layaknya perspektif jurnalisme era 4.0 yang menuntut jurnalisme dalam perspektif multimedia, menggabungkan teks, suara hingga visual. Sejarah juga mencatat, revolusi teknologi senantiasa melahirkan paradoks, sebutlah antara lompatan vs ketertinggalan, harapan  vs tragedi, penemuan vs kehilangan  hingga penguasaan teknologi vs ketimpangan akses.

Pertanyaan sederhana muncul: Apakah bentuk–bentuk narasi di era 1.0 tersebut mampu menarasikan realitas sosial ekonomi dan politik periode awal liberalisme ekonomi terbesar tersebut? 

Sejarah mencatat, liberalitas ekonomi berbasis revolusi indusri 1.0 menunjuk  hilangnya narasi perihal realitas ketimpangan hingga ketidakpuasan sosial ekonomi beserta tragedi kemanusiannya. Kenyataan ini mulai terungkap lewat  munculnya desakan politik etis awal abad 20, ditandai lahirnya beragam narasi, meski sangat minoritas, lewat novel hingga koran–koran, sebutlah novel Multatuli maupun tulisan–tulisan generasi awal jurnalis seperti Tirto Adhi Soeryo. Haruslah dicatat, peran jurnalis 1.0 adalah pemberi narasi humanisme di tengah perubahan sosial ekonomi dalam revolusi industri yang penuh paradoks.

Sejarah menunjukkan, sejak revolusi Industri 1.0 menjadikan banyak negara Eropa bertumbuh pesat kesejahteraan ekonominya untuk membangun serta menata dasar struktur serta superstuktur peradaban baru. Sebutlah kekayaan VOC sebagai korporasi ekonomi liberal terbesar dalam sejarah, kekuasaan VOC melebihi kekuasaan ekonomi Microsoft sekarang ini ataupun PetroChina hingga Arab.  

Peradaban menunjukkan bahwa realitas ekonomi dan sosial di Hindia Timur saat itu menunjukkan sebaliknya., banyak aspek hilang dalam narasi abad itu.
Pertama, kaum Bumi Putera kehilangan tanahnya dan bekerja sebagi buruh di perkebunan untuk tanaman eksport, namun upah tidak  cukup memadai untuk batas minimum kehidupan. Kedua, akses terhadap modal, teknologi baru dan  produktivitas dikuasai elit ekonomi dan politik, yakni China dan Barat. Ketiga, beragam jenis pajak ditumbuhkan untuk menarik modal ekonomi lewat kerjasama dengan elit penguasa lokal, rakyat menjadi sapi perahan.

Keempat, sebagian para pejabat pribumi bukan pemberdaya dan melayani rakyat, namun  dilayani rakyat untuk  kekayaan pribadi serta kesejahteraan korporasi global. Kelima, menjamurnya korupsi baik pejabat lokal ataupun VOC dalam pola kerjasama yang sistemik. Keenam, liberalisme ekonomi dan kapitalisme dengan daya pegas revolusi teknologi baru tenyata tidak cukup memberi kesejahteraan umum masyarakat pribumi. Mesin uap lewat kereta api dan kapal serta infrstruktur jalan justru menjadi kepanjangan global mengambil kekayaan dan memeras tenaga rakyat yang semakin tidak sejahtera.

Warisan di atas selayaknya diberi garis bawah sendiri di tengah awal revolusi 4.0. Inilah sebuah warisan sangat kompleks revolusi Industri 1.0 yang jejaknya pasti terus hidup hingga sekarang. Meski, harus diakui, revolusi indusri 1.0  melahirkan, manusia genuine, meski sedikit, mampu melahirkan negara ini  beserta kelengkapan pertumbuhan sebagai sebuah bangsa, termasuk para jurnalis humanis yang kemudian banyak masuk di politik. Dengan kata lain, jurnalisme ditumbuhkan oleh, untuk dan dari humanisme.

 

Hilangnya Keseriusan MEmbangun Dasar Perubahan

Salah satu dasar pertumbuhan peradaban bangsa adalah kemampuan mengolah kebangkitan di setiap momentum perubahan untuk meletakkan dasar struktur dan superstruktur bagi peta baru peradaban. Dengan bangunan dasar di setiap perubahan, sebuah bangsa mampu mendobrak secara struktural ketidakadilan serta ketimpagan sosial ekonomi. Jika kerja serius dan struktural ini tidak terjadi, teknologi baru atau revolusi industri 4.0 sekedar menjadi euforia penuh  jargon, kemudian  menjadi iming–iming serta narasi semu menutupi ketidaksiapan dan ketidakmampuan menghadapi jaman baru atau hanya menjadi topeng alias hiasan permukaan.

Lewat kekayaan yang bertumbuh exponensial era liberalisme ekonomi 1.0, sebagian besar bangsa Eropa mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk menumbuhkan masyarakat sipil yang produktif dan kritis sekaligus membangun manajemen talenta manusia beragam profesi. Salah satu bangunan menjaga masyarakat sipil kritis dan produktif adalah membangun institusi publik, guna warga bangsa mampu mengolah, mengkontruksi dan dekonstrkusi narasi bangsanya, baik lewat sumber foto, film, lukisan hingga beragam bentuk data dan informasi. Sebutlah lewat tersedianya beragam museum dan galeri hingga  institusi kajian data. Dengan demikian mampu secara produktif mengelola perubahan jaman.

Sementara di Indonesia, ketidakmampuan serta ketidakseriusan membangun masyarakat sipil beserta intitusinya di setiap periode pertumbuhan ekonomi, menjadikan revolusi industri berbasis teknologi tidak bertumbuh linear, namun campur aduk, paradoks serta penuh goncangan dengan dampak tak terkendali. Sebutlah, meski abad 21 ini disebut sebagai revolusi industri 4.0, ditandai dengan internet thinking dan online, namun realitas sehari-hari didominasi campur aduk karakter industri 2.0 dan 3.0. Perlu dicatat, era 2.0 ditandai dengan listrik dan industri masal, sementara era 3.0 ditandai dengan komputerisasi dan otomatisasi. 

Bisa diduga, situasi campur aduk penuh paradoks ini, melahirkan kehilangan  panduan serta dasar pertumbuhan berbagai sendi kehidupan berbangsa yang kompleks, ditambah lagi warisan revolusi industri 1.0 yang belum terpecahkan. Catatan khusus perihal kehilangan dan ketimpangan bisa dilihat di era Presiden   Soeharto. Menjadi kenyataan, bahwa institusi–institusi data, informasi dan narasi berbangsa dikuasi oleh pemerintah bukan oleh masyarakat sipil. Narasi menjadi tunggal dan seragam sesuai dengan keinginan kekuasaan, menutupi berbagai ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik.

Sebutlah pada aspek daya hidup budaya popular era 1990-1998, ketika lahir televisi swasta, internet dan globalisme lewat satelit, menjadikan informasi  global tidak bisa dikontrol untuk masuk Indonesia. Krisis dan kematian beragam budaya popular terjadi, sebutlah kematian  komik–komik seperti “Si Buta dari Gua Hantu” dan sejenisnya oleh masuknya komik Jepang. Demikian juga novel lokal hingga film. Persoalannya, Indonesia membutuhkan waktu untuk mambangkitkan kembali layaknya dari nol mata rantai produsen dan konsumen yang telah rusak.    

Pada sisi lain, menjadi kenyataan, bahwa revolusi Industri berbasis teknologi selalu berkait erat dengan korporasi ekonomi serta demokrasi. Kenyataan ini melahirkan pertanyaan: Apakah proses demokrasi yang terjadi adalah untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat? Atau oleh elit kekuasaan, untuk kekuasaan dan dari kekusaan? Atau dari korporasi, untuk dan oleh kepentingan korporasi?

Sejarah Indonesia senantiasa mencatat, di setiap momentum perubahan jaman, impian demokratisasi untuk dan dari rakyat, selalu tertekan dan kalah oleh kekuasaan militer dan politik atau juga oleh kekuasaan korporasi, ataupun penggabungan ketiga kekuatan tersebut.

Berkait uraian di atas, maka catatan penting adalah aspek kebanalan media televisi  pasca 1998, di  tengah euforia demokrasi pasca lengsernya Soeharto. Inilah era televisi menjadi primadona, melahirkan era masyarakat televisi serta era masyarakat  hiburan.

Pada periode pasca 1998, kebetulan saya menjabat sebagai ketua televisi publik Indonesia dan ditunjuk USAID menjadi Koordinator NGO media untuk demokrasi Indonesia. Lingkup kerjanya adalah mengkoordinasi pemilu damai, lewat civic education  hingga mendorong lahirnya institusi demokrasi berkait media demokrasi, sebutlah penghitungan cepat langsung pada pemilu, berdirinya KPI, hingga mendorong terbentuknya platform demokrasi media, yakni bangunan televisi publik, swasta dan komunitas.
Namun realitas berbangsa menunjukkan hal lain, periode pasca 1998, televisi swasta menjadi primadona, sementara televisi publik dan komunitas yang berperan menumbuhkan nilai-nilai publik kehilangan peran. Televisi seakan menjadi medium satu-satunya cermin demokrasi. Muncul adegan salah kaprah, bahwa sekiranya tampilan televisi tidak seru, maka demokrasi juga tidak seru.  Hal ini menunjukkan, bahwa setiap kali muncul teknologi informasi dan komunikasi baru berbasis kemampuan mengelola massa, maka menjadi euforia ketergantungan tunggal yang banal.  

Penetrasi korporasi lewat sponsor di televisi perlahan mematikan etika publik dan etika profesi sebagai dasar masyarakt sipil  yang kritis dan produktif. Simaklah, pembiaran cara-cara bersponsor yang melanggar etika beriklan, dari jumlah hingga peletakkan maupun penyajian. Ataupun simak pula cara peliputan yang melanggar hak pribadi. Simak pula, hilangnya etika politik dalam debat Presiden. Di negara beradab, debat Presiden dilakukan di televisi publik tanpa sponsor. Akibat lebih jauh, warga bangsa sering kehilangan panduan komunikasi berbangsa di berbagai situasi krisis dan bencana, karena hilangnya peran komunikasi publik terganti lomba kompetisi pameran perhatian atas berbagai peristiwa oleh televisi swasta.

Era televisi yang banal dengan etika rendah menjadikan warga bukan warga negara tetapi warga penonton sekaligus warga penggemar dan warga konsumen.   Melahirkan  panggung politik di televisi sebagai tontonan. Akibatnya, pemimpin diimpikan layaknya Diva hiburan oleh penggemarnya. Lebih jauh lagi, kepemimpinan politik tidak lagi bisa dinilai atas nilai keutamaan kepemimpinan berbangsa, namun dinilai dalam rumusan Diva, yakni satu unsur popular yang dicintai dengan posesif, mengabaikan persyaratan keutamaan yang lain.

Kultur Diva menjadikan hilangnya kultur dialog dan mendiskripsikan kelemahan dan kekuatan tokoh politik. Pada sisi lain, kultur rating dalam era televisi banal, melahirkan pengumpulan massa yang semakin pragmatis tanpa disertai kuatnya ekosistem etika profesi dan media. Artinya sistem ilmu pengetahuan membaca massa, bertumbuh dalam kerja demokrasi banal. Pada gilirannya, televisi menjadi cermin kabanalan demokratisasi negeri ini. Catatan di atas sesungguhnya menjadi dasar pertumbuhan revolusi industri 4.0.
     
Narasi Maya, Politkus Medsos

Periode setahun ini, begitu banyak kajian dan tulisan perihal revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini mengisyaratkan akan membawa perubahan cara hidup dan menghidupi beragam aspek kehidupan dengan beragam paradoksnya. Tercatat, begitu banyak perspektif kehilangan, sebutlah semakin hilangnya alamat rumah diganti dengan alamat email, mundurnya peran merk diganti influencer, menurunnya ritel berganti dengan belanja online. Demikian juga dalam jurnalisme,  jurnalisme warga lewat medsos menjamur, mendorong  relasi tersendiri antara jurnalis profesional dengan warga. 

Di sisi lain, terjadi lompatan lompatan baru yang luar biasa. Bahkan kata milenial menjadi jargon politik yang seakan membawa bangsa menjadi negara besar dunia berbasis berbagai kenyataan yang lebih pada kuantitas, sebutlah jumlah pengguna internet lebih dari 140 juta hingga bertumbuhnya usia milenial (18-38) mencapai 35 persen, bahkan tahun 2020 mencapai porsi 70 persen tenaga kerja Indonesia. Namun yang patut mendapat catatan tersendiri,  era milenial mendapatkan medium terbesar politik, yakni pemilu langsung dan serentak 2019. Sebuah pemilu di tengah politik identitas, post truth dan semua serba hybrid.

Dalam komentar saya pada ANTARA diawal proses pemilu, saya katakan bahwa pemilu ini akan menjadi pemilu banal menyisakan konflik horizontal yang besar, politik uang masif dan penggunaan media sosial tanpa etika. Paling menyedihkan, pemilu kehilangan peran civic education. Catatan ini pun saya tulis dalam buku “Negara Melodrama“ yang saya terbitkan di awal Pemilu. 

Membaca pemilu 2019 adalah membaca  ketika teknologi kapitalis baru serba online yang dipegang di tangan warga, justru mengembangbiakkan warisan revolusi industri 1.0, 2.0 dan 3.0 serta menjadi ruang subur politik identitas dan post truth. Suatu contoh kecil, warga melihat pemimpin layaknya kultur penggemar, pemimpin sebagai Diva, akibatnya tidak akan mungkin mendialogkan kelemahannya. Pada gilirannya, melahirkan dukung mendukung yang banal serba radikal. Contoh lain adalah menjamurnya pola kampanye politik sebagai hiburan penuh kemasan. Pemilu juga menunjukkan era terbesar gabungan korporasi dengan politik dan militer, di sisi lain langkanya peran kepemimpinan humaniora di berbagai masalah berbangsa. 

Pemilu juga mengisyaratkan, warisan melek huruf namun bukan melek baca dan melek fungsional, menjadikan media sosial sebagai ruang terbesar hoaks. Pada akhirnya, pemilu melahirkan beragam jenis pemimpin media sosial, dihidupi oleh dunia penggemar yang fanatik. Pemilu kehilangan pemimpin kebangsaan alias negarawan.  

Uraian kecil di atas, menunjukkan berbagai paradoks revokusi industri 4.0; Pertama, revolusi industri 4.0 di Indonesia tumbuh tidak dalam masyarakat sipil yang mempunyai kelengkapan institusi nilai-nilai publik, guna mampu mengolah, menjaga, menyesuaikan dan menganalisa setiap perubahan jaman dalam kaitannya dengan realitas berbangsa di beragam sendi kehidupan. Kedua, revolusi industri 4.0 tidak berjalan linear, namun campur aduk dengan warisan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0.

Percampuran ini melahirkan paradoks luar biasa. Oleh karena itu, membangun masyarakat adab lewat revolusi industri 4.0 selayaknya dibangun atas pembongkaran sungguh-sungguh warisan revolusi sebelumnya, sekaligus menuntut beragam managemen manusia milenial genial yang fasih teknologi baru sebagai daya hidup masa depan bangsa.

Ketiga, warisan rendahnya melek fungsi dan rendahnya etika profesi serta etika publik  di tengah arus deras kultur masa sebagai pasar ekonomi, ataupun kultur serba masa akibat Pemilu langsung, mendorong lahirnya demokrasi  massa yang sulit bertumbuh berkualitas. Demikian juga mendorong lahirnya elit politik baru, yakni politikus media sosial yang tidak cukup berkualitas serta teruji sebelumnya dalam kerja pemberdayaan langsung di masyarakat, namun terampil tampil di media sosial dan mengelola followers.

Kekhawatiran ini muncul, mengingat kaderisasi partai tidak berjalan kuat dan poitik uang sangat masif dalam Pemilu. Dikhawatirkan, revolusi industri 4.0 hanya menjadi penyuburan mengelola massa serta ruang penyuburan demokratisasi serba maya sekaligus ruang sosialisasi kerja pemerintahan yang kehilangan narasi realitas. Keempat, jika kerja menuju revolusi 4.0 tidak disertai membangun dasar-dasar masyarakat  sipil yang sehat, kritis dan produktif, maka jalab digital hanyalah menjadi infrastuktur layaknya infrastruktur jalan era revolusi 1.0, menjadi jalan bagi korporasi global menguras kekayaan alam dan menumbuhkan konsumerisme.

Jalan digital hanya menjadi jargon keberhasilan dan kerja politik semu di media sosial,  sebuah dunia maya yang berbeda dengan realitas sosial berbangsa. Kelima, kerja membangun revolusi 4.0 haruslah disertai strategi budaya, yakni cara pikir, berindak dan bereakasi dalam dunia baru digital guna mewujudkan kerja serius membangun manajemen talenta baru manusia milenial Indonesia, khususnya menumbuhkan kelas menengah profesional milenial baru yang  kuat dan mandiri agar tidak menjadi kelas menengah penuh ketergantungan sehingga tidak mampu mandiri ekonomi, politik dan keadilan.

Harus dicatat, revolusi 4.0 bertumbuh di tengah ketimpangan dan ketergantugan luar biasa, yakni 20 persen elit ekonomi menguasai seputar 70-80 persen kekayaan negara, bisa diduga elit ekonomi mampu mendikte kelas menengah profesional, terlebih juga belum terwujudnya masyarakat sipil yang kuat.

Catatan di atas belumlah menjawab beragam paradoks, namun menjadi semacam gugatan untuk  semua warga bangsa berkwajiban serius mengelola momentum era milenial baru ini bagi kesehatan dan produktivitas  warga bangsa. Untuk itu diperlukan managemen generasi milenial yang genuine, kritis dan produktif dengan bekal peta kebangsaan yang lengkap.

Sejarah menunjukkan, perubahan adalah peradaban itu sendiri, namun kemanusiaan sebagai kodrat ketuhanan akan bekerja dengan caranya sendiri untuk melawan ketidakadilan yang tak pernah mati. Sejarah mencatat, para jurnalis serta para penarasi bangsa lewat berbagai bentuk ekpresi dan media, meski minoritas, selalu menjadi oasis di tengah padang pasir untuk menarasikan realitas kemanusiaan dengan caranya sendiri dalam setiap periode revolusi teknologi.
     
Saya tetap percaya pada kemunculan generasi milenial dengan kodrat kemanusiaan pada dirinya, sebab hanya dengan cara itu warga bangsa bisa melihat masa depan revolusi 4.0, layaknya memilah keindahan ombak yang mampu meluncurkan peradaban baru yang manusiawi atau justru keindahan ombak yang membawa tsunami.