Dari Kasus Jurnalis Nurhadi, Aliansi : “Polri Harus Memperkuat Kompetensi Penyidik Dalam Delik Pers”

5 Apr 2021 19:56 pm | Oleh : Febrina

Nurhadi (tengah) bersama dua pengacaranya, Fatkhul Khoir (kiri) dan Salawati Thaher (kanan) saat diwawancarai wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim pekan lalu.

SURABAYA, 5 April 2021 - Menanggapi banjir dukungan dari sejumlah tokoh dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi, koordinator advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis, Fatkhul Khoir berharap dukungan ini tak hanya sebatas pernyataan.

Seperti diketahui, kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Beberapa tokoh pun menyatakan dukungan agar kasus ini diusut tuntas.  Salah satunya disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD, beberapa waktu lalu. 

“Saya kira dukungan itu jangan sampai hanya sebatas statement, karena yang perlu kita tekankan, sebagaimana kita tahu pers adalah salah satu pilar demokrasi. Kalau ini runtuh, maka demokrasi lumpuh,” kata Fatkhul Khoir. 

“Kami minta Mahfud MD tidak cukup hanya mendesak, tetapi juga mendorong para pelaku dan aktor intelektualnya dibawa ke pengadilan,” sambungnya. 

Lebih jauh, dari beberapa kali pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Nurhadi dan saksi kunci, Fatkhul Khoir menilai penyidik masih terbata-bata dalam menangani perkara-perkara delik pers. Dia berharap, komitmen pemerintah untuk mendesakkan perlindungan terhadap jurnalis dibuktikan dengan adanya pemahaman yang utuh soal delik pers di tingkat penyidik kepolisian. 

“Polisi harus punya semacam desk khusus yang menangani perkara-perkara jurnalistik. Pengetahuan delik pers ini harus diperkuat di semua penyidik, agar kasus-kasus kekerasan terhadap pers ditangani menggunakan pasal UU Pers. Selama ini, banyak yang delik persnya dihilangkan, hanya memakai pasal penganiayaan saja misalnya,” urainya. 

Terkait perkembangan penyelidikan saat ini, Fatkhul Khoir menyebut bahwa penyidik berencana mengundang sejumlah redaktur Tempo untuk dimintai keterangan. Selain itu, penyidik juga akan meminta pendapat dari Dewan Pers. 

Eben Haezer, koordinator hubungan media Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis berharap agar pendapat yang nantinya diberikan oleh Dewan Pers akan memperkuat penggunaan delik pers dalam kasus ini. 

“Dewan Pers, sesuai dengan siaran persnya telah menyatakan berkomitmen terhadap perkara ini. Kami berharap, nanti Dewan Pers akan berbicara bagaimana yang sebenarnya,” ujar Eben.    

Seperti diketahui, Nurhadi menjadi korban penganiayaan saat melakukan reportase di Gedung Samudra Bumimoro, Sabtu (27/3/2021) malam. Di sana, Nurhadi berencana meminta keterangan terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu di lokasi sedang berlangsung pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan putri Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. 

Dalam peristiwa tersebut, Nurhadi tak hanya dianiaya oleh para pelaku yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang. Pelaku juga merusak sim card di ponsel milik Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel tersebut. 

Setelah peristiwa itu, Nurhadi melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim dengan didampingi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang beranggotakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, KontraS, LBH Lentera, dan LBH Pers.

Narahubung :
Fatkhul Khoir, Kadiv Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis (081230593651)
Eben Haezer (082131950442)