Netizen #BlokirKominfo karena Menolak Keras Permenkominfo 5

25 Jul 2022 09:38 am | Oleh : Putri Adenia

credit: Remotivi

Lebih dari 11.000 Netizen atau warganet Indonesia bersikap tegas menolak penerapan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dan amandemennya Permenkominfo No. 10 tahun 2021. Penerapan regulasi ini mengancam hak warganet untuk bebas berekspresi dan menjaga privasi.

Netizen juga menilai regulasi Permenkominfo yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang diminta Kominfo atau penegak hukum dalam waktu 1 x 24 jam dan 4 jam untuk permintaan penghapusan 'mendesak' akan rentan disalahgunakan Negara dengan sasaran warga yang sebenarnya mengangkat problem nyata seputar diskriminasi, korupsi, pelanggaran hak asasi, atau situasi yang terjadi di Papua. Regulasi ini juga akan mendorong praktek sensor konten oleh Platform Digital yang jelas menyalahi “Prinsip-Prinsip Manila Tentang Tanggungjawab Perantara” (https://manilaprinciples.org/index.html) bahwa perantara internet seperti platform digital tidak boleh secara proaktif memantau konten.

Netizen juga mengkritik diwajibkannya pemberian akses bagi kementerian dan aparat penegak hukum oleh Platform Digital pada sistem dan data pengguna. Dibolehkannya membuka percakapan komunikasi privat merupakan ancaman bagi privasi warganet. Padahal teramat jelas konstitusi Indonesia mengatur perlindungan diri pribadi warga dan juga kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, pada hari ini Jumat, 22 Juli 2022, Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 bersama elemen masyarakat dan mahasiwa bergerak untuk menyampaikan kekecewaan dan kritik dengan melakukan aksi protes #BlokirKominfo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Aksi protes ini berupa penyampaian pendapat dari koalisi dan elemen masyarakat serta mahasiswa, lalu dilanjutkan dengan serangkaian aksi simbolis, yang berupa penggembokan pagar Kominfo, pemasangan papan duka cita, dan pembentangan surat protes Netizen di depan pagar kantor Kominfo.

Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 berharap aksi protes ini akan menunjukkan kepada Kominfo dan masyarakat luas bahwa, sekalipun platform digital sudah bersedia melakukan registrasi PSE per 20 Juli 2022, namun masalah yang ditimbulkan oleh Permenkominfo 5 pada penyempitan ruang demokrasi di Indonesia belum selesai. Hanya ada satu cara untuk memperbaikinya yakni dengan mencabut pasal-pasal berbahaya bagi demokrasi dan privasi di Permenkominfo Nomer 5 Tahun 2020.


Jakarta, 22 Juli 2022


Koalisi Advokasi Permenkominfo 5
 

 

Untuk informasi dan permintaan pernyataan, hubungi: