Myanmar: Badan serikat regional mengutuk eksekusi aktivis

28 Jul 2022 19:54 pm | Oleh : Putri Tirtasari

Serikat Jurnalis Asia Tenggara (South East Journalist Unions/SEAJU) mengecam keras eksekusi empat aktivis pro-demokrasi oleh junta militer Myanmar, juga serangan lanjutan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers di bawah rezim tersebut. Serikat media di kawasan itu mengatakan bahwa militer harus segera menghentikan kekerasan yang dijatuhkan oleh negara, penangkapan sewenang-wenang, dan undang-undang kejam yang telah menekan para aktivis serta menghambat kebebasan berekspresi.

Seorang aktivis mengambil bagian dalam demonstrasi untuk memprotes eksekusi empat tahanan oleh junta Myanmar, di luar Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo pada 26 Juli 2022. Kredit: Philip Fong/AFP

Dalam penggunaan hukuman mati pertama sejak 1988, empat aktivis pro-demokrasi dieksekusi termasuk aktivis veteran, Kyaw Min Yu, yang juga dikenal sebagai Ko Jimmy, dan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Phyo Zeya Thaw.

Keempat aktivis itu dijatuhi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme 2014 dan KUHP dalam persidangan tertutup yang disebut oleh PBB sebagai “pengadilan tidak sah dari junta tidak sah”.

Junta Myanmar menangkap mantan pemimpin mahasiswa Ko Jimmy pada Oktober 2021, menuduhnya menghasut kerusuhan dan mengancam publik setelah dia mengkritik kudeta militer di media sosial. Pada tahun 1988, Ko Jimmy dipenjara karena kegiatan politik dan dibebaskan pada tahun 1996. Dia ditangkap lagi pada tahun 2007, setelah Revolusi Saffron, dan dipenjara hingga tahun 2012.

Phyo Zeya Thaw ditangkap karena diduga mengawasi 'serangan mematikan terhadap rezim militer' di Yangon. Dua aktivis lainnya, Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw, dieksekusi karena membunuh seseorang yang diduga menjadi informan junta.

Akses keluarga ke tubuh para aktivis ditolak setelah eksekusi.

Menurut PBB, sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, setidaknya 117 orang telah dijatuhi hukuman mati, dengan 41 orang diadili secara in absensia. Asosiasi Bantuan Untuk Tahanan Politik (AAPP) mencatat 14.883 penangkapan dan 2.123 pembunuhan oleh junta di Myanmar pada 26 Juli.

SEAJU khawatir bahwa penerapan hukuman mati dan meningkatnya pembunuhan di luar proses hukum di seluruh negeri menunjukkan kecenderungan kekerasan brutal dan tanpa pandang bulu untuk memadamkan perbedaan pendapat politik.

Myanmar memiliki Perintah Darurat Militer 3/2021 yang memungkinkan hukuman mati untuk 23 pelanggaran ambigu, termasuk ketentuan makar dan kritik terhadap militer. SEAJU mencatat bahwa militer yang berkuasa kemungkinan akan melanjutkan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan mengingat pembelaan juru bicara militer Zaw Min Tun atas kesahan eksekusi.

Sejak kudeta militer, kebebasan media dan perlindungan bagi jurnalis di Myanmar juga menurun dengan cepat. Per 31 Maret 2022, 122 jurnalis dan staf media telah ditangkap, 48 saat ini ditahan, dan 22 telah dihukum.

SEAJU mengatakan: “Eksekusi tersebut menunjukkan bahwa junta militer telah dan akan terus menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut, mengintimidasi, serta meredam suara-suara independen dan kritis. SEAJU mendesak militer Myanmar untuk segera menghentikan serangan pelanggaran hak asasi manusia dan segera membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan secara tidak sah.”

Anggota SEAJU

Asosiasi Kamboja untuk Perlindungan Jurnalis (CAPJ)
Asosiasi Aliansi Jurnalis Kamboja (CamboJA)
Serikat Pers Timor Leste (TLPU)
Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI)
Sindikasi
Serikat Nasional Jurnalis Semenanjung Malaysia (NUJM)
Asosiasi Jurnalis Myanmar (MJA)
Jaringan Jurnalis Myanmar (MJN)
Persatuan Jurnalis Nasional Filipina (NUJP)
Persatuan Jurnalis Nasional Thailand (NUJT)

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi IFJ Asia - Pasifik di ifj@ifj-asia.org
IFJ mewakili lebih dari 600.000 jurnalis di 140 negara
Twitter: @ifjaapacific, di Facebook: IFJAsiaPacific dan Instagram