Tiga Organisasi Profesi Gelar Aksi di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Babel

1 Aug 2022 09:57 am | Oleh : Putri Adenia

Puluhan wartawan dari sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang terhimpun dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan lainnya, mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel.
 

Aksi ini buntut terjadinya intimitasi terhadap salah seorang jurnalis lokal, ketika dihalangi mengambil gambar saat kunjungan Kajagung RI, ST Baharuddin pada Rabu (27/7/2022) lalu.
 

Ironisnya, selain dihalangi, jurnalis tersebut juga diajak bertarung oleh salah seorang staf Kejati Babel.
 

"Kami dari AJI Kota Pangkalpinang sangat menyayangkan adanya intimidasi ini, bukankah selama ini suatu kinerja pemerintah bisa diketahui masyarakat disampaikan oleh media," kata Ketua AJI Kota Pangkalpinang, Barliyanto saat aksi di Pangkalpinang, Jumat (29/7/2022).
 

"Hal seperti ini harusnya tidak terjadi, sebab jurnalis dilindungi undang-undang pers dalam menjalankan tugas dan profesi di lapangan," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua PWI Bangka Belitung, M Fhaturachman atau yang akrab disapa Boy, sangat menyayangkan masih terjadinya tindakan intimidasi oleh suatu institusi pemerintah yang melarang meliput.

 

"Ini harus menjadi contoh bagi semua instansi pemerintah, kami sebagai wartawan/ jurnalis disini untuk meliput, bukan berkelahi layaknya atlet MMA," jelas Boy.
 

Sedangkan, Ketua IJTI Babel, Joko Setiawanto, menegaskan kemerdekaan pers sampai saat ini masih belum terlaksana sepenuhnya, padahal semua diatur dalam undang-undang.
 

"Intimidasi ini menunjukkan kemerdekaan pers masih terbelenggu, dengan adanya pembatasan dan larangan di lapangan," tukas Joko.
"Memang antara teman kami dan perusahaan sudah saling memaafkan, namun sebagai wadah konstituen atau organisasi profesi, kami mendukung aksi ini supaya oknum tersebut bisa ditindaklanjuti," paparnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, puluhan massa minta supaya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Babel dapat hadir menemui massa untuk minta maaf kepada semuanya, namun hanya diwakili Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Babel, Basuki Rahmat.

 

Selain itu, dalam aksi juga massa yang diwakili tiga organisasi profesi jurnalis/ wartawan menyerahkan surat pernyataan dan sejumlah spanduk kepada petugas keamanan sebagai tanda kekesalan massa tidak hadirnya Kajati Babel.
Mengakhiri aksi puluhan massa menyanyikan lagu Bagimu Negeri, bahwa solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air terus diperjuangkan melalui karya tulisan dan pikiran melalui media selaku salah satu pengontrol kebijakan pemerintah.

 

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Bangka Belitung, Basuki Raharjo mengaku Kajati Babel tidak ada di kantor sedang melaksanakan tugas luar daerah, sehingga tidak bisa hadir langsung menemui massa.
"Tadi sudah kami upayakan untuk video call, sesuai keinginan kawan-kawan semuanya untuk minta maaf langsung, tapi tidak nyambung juga," tandas Basuki.

 

"Maka itu kami minta maaf, dan apa yang disampaikan dalam aksi damai ini akan kami tindaklanjuti ke atasan," pungkasnya.

Bahan II
AJI Pangkalpinang Sayangkan Intimidasi kepada Jurnalis dan Juga Soroti Hal ini.

 

Puluhan jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi pers di Provinsi Bangka Belitung mengadakan aksi pengumpulan massa dengan berorasi menuntut permintaan maaf dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Babel di depan Gedung Kejati Bangka Belitung, Jumat (29/7/2022) siang.
 

Aksi massa yang digelar pada hari ini buntut tindakan intimidasi oleh salah seorang oknum Kajati Babel kepada salah satu wartawan lokal di Bangka Belitung pada Rabu (27/7/2022) lalu.

Tindakan tak terpuji tersebut bermula ketika Antoni Ramli, Wartawan Bangka Pos (Grup Tribune) meliput kedatangan Kepala Kejaksaaan Republik Indonesia, ST Burhanudin ke Bangka Belitung.

 

Menanggapi hal ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pangkalpinang, Barlyanto menyampaikan AJI Kota Pangkalpinang sangat menyayangkan adanya intimidasi tersebut.
 

Menurutnya, hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Pasalnya, profesi jurnalis telah dilindungi dalam undang undang pers demi menjalankan tugas dan profesinya di lapangan.
 

Salah satu perihal lain yang menjadi sorotannya juga, ialah kurang terbukanya para pejabat publik kepada masyarakat luas dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan seringnya terjadi penolakan peliputan oleh para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
"Bukankah selama ini suatu kinerja pemerintah bisa diketahui masyarakat disampaikan oleh media," ujar Barly dalam orasinya di depan Gedung Kejati Bangka Belitung, Jumat(29/7/2022).

 

Barly mengaku heran dengan tertutupnya pejabat publik dalam memberikan informasi kepada para awak media, padahal mereka adalah pejabat publik, sementara wartawan dan jurnalis adalah intrepretasi dari masyarakat.
 

"Wajar kalau masyarakat ingin tahu apa yang mereka kerjakan, karena para pejabat dibayar oleh uang rakyat. Dan juga itu hak kita sebagai perwakilan dari masyarakat untuk tahu yang telah mereka lakukan," ungkap Barly.
 

Ia menuturkan, di dalam Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1990 yang mana telah mengatur bahwa jurnalis dalam bertugas sebagai pemberi informasi, edukasi, hiburan serta kontrol sosial. Jadi ia mewajarkan jika sudah sepatutnya masyarakat harus mengetahui hasil dari apa yang dikerjaan oleh pejabat publik.
 

Sekali lagi Barly menekanan jika sudah menjadi tugas dari seorang jurnalis untuk meliput dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik. Ia lantas tak paham jika pejabat publik bersifat tak terbuka kepada media dan menghalang-halangi kerja jurnalis.
 

"Berapa kali pejabat datang tapi tidak boleh diliput, aneh itu. Masa masyarakat tidak boleh tahu apa yang dikerjakan pelayannya. Menghalangi kerja jurnalis bisa diancam pidana dalam UU Pers dengan ancaman denda Rp 500 juta dan 2 tahun penjara," pungkas Barly.(*)