Mengadili Pelaku Pelanggaran Berat HAM Myanmar pasca Pembunuhan Aktivis

Image

Sidang Perdana Pengujian UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]

Pada 7 September 2022 yang lalu, Pemohon secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menghapus frasa “ *_oleh warga negara Indonesia_* ” tersebut melalui pengujian materiil Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 89/PUU-XX/2022.

Perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan panggilan sidang kepada kuasa hukum pemohon. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi ini yang akan diselenggarakan secara daring pada hari *Senin, 26 September 2022* dengan acara pemeriksaan pendahuluan. Sidang Perdana ini juga disiarkan *langsung (live streaming) melalui Youtube Mahkamah Konstitusi.*

Perlu diketahui, Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan ini dihadiri secara langsung oleh Marzuki Darusman (Pemohon I) dan Sasmito, Ketua Umum AJI (Pemohon III) beserta 17 (Tujuh Belas) Kuasa Hukum Pemohon.

Pemeriksaan Pendahuluan merupakan sidang pertama Mahkamah Konstitusi dalam rangka memeriksa kejelasan Permohonan dan memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Permohonan yang kami ajukan.

Pasal 5 UU Pengadilan HAM itu jelas melanggar UUD NRI 1945. Sekaligus membatasi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan penegakkan hukum yang adil.

Konstitusi Indonesia menganut perlindungan hak asasi manusia (HAM) universal. Hal itu terlihat dengan digunakannya frasa “setiap orang” dalam pasal-pasal perlindungan HAM. UUD 1945 melindungi HAM tanpa memandang status kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, kami berharap dengan diselenggarakannya Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi melihat secara objektif dalil-dalil permohonan yang telah kami ajukan, memberikan nasehat yang dapat menguatkan dalil permohonan kami. Maka sesuai kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini.

*Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (U-HAM)*
THEMIS Indonesia Law Firm; LBH-PP Muhammadiyah; LBH-Pers atas nama Para Pemohon: Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, dan AJI-Indonesia.

CP :
- Ibnu Syamsu, Themis Indonesia (082228682201)
- Gufroni, LBH-PP Muhammadiyah ( 085714158130)
- Ade Wahyudin, LBH Pers (085773238190)

Share this Post:

0 Comments

Tidak Ada Komentar

Leave a Comment