AJI Kecam Intimidasi FPI atas Pengguna Media Sosial

Foto: AJI Indonesia


Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan pengekangan kebebasan berekspresi yang belakangan kerap dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Aksi anggota FPI mendatangi rumah pengguna media sosial yang dituduh menulis status bernada miring pada Imam Besar FPI Rizieq Shihab serta memaksa mereka meminta maaf di bawah ancaman pidana adalah tindakan teror yang tak boleh dibiarkan. 

Seperti sudah ramai diberitakan, korban intimidasi FPI sudah berjatuhan dalam dua pekan terakhir. Indrie Sorayya, 38, seorang perempuan pengusaha di Tangerang, Banten, didatangi puluhan anggota FPI pada Ahad 21 Mei 2017. Mereka memprotes status Facebook Indrie yang dinilai melecehkan Rizieq Shihab. Intimidasi serupa dialami Fiera Lovita, 40, seorang dokter perempuan di Solok, Sumatera Barat. Penelusuran yang dilakukan SAFEnet, jejaring pendukung kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, menemukan setidaknya ada 48 individu di seluruh Indonesia yang kini terancam diburu, diteror dan dibungkam dengan pola-pola kekerasan semacam ini.  

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan FPI mengancam jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang diatur Pasal 28 (E) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal itu berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, intimidasi dan teror atas pengguna media sosial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol). Beleid itu mewajibkan Negara untuk menjamin hak sipil dan hak politik setiap warga negaranya.

Karena itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan: 
1. Mengecam keras tindakan Front Pembela Islam mengarahkan, atau setidaknya, membiarkan, anggotanya memburu warga negara yang menggunakan haknya untuk berekspresi di media sosial. Keberatan atas pendapat seseorang seharusnya dihadapi dengan pendapat tandingan sehingga muncul diskursus yang sehat dan beradab di ruang publik, termasuk di media sosial. 

2. Mendesak negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk melindungi hak berekspresi warga negara, di ranah manapun termasuk media digital. 

3. Mengecam tindakan polisi membiarkan intimidasi dan teror atas kebebasan berekspresi, bahkan memfasilitasi ancaman pidana dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas status media sosial warga. Tindakan Polri semacam itu tidak bisa dibenarkan dan justru melanggengkan ketakutan di benak publik untuk mengungkapkan pikirannya secara bebas dan terbuka.

4. Mengimbau semua pihak untuk ikut aktif menjaga kebebasan sipil dan politik yang sudah kita nikmati sejak era Reformasi Mei 1998 silam. Dukungan bisa disampaikan dengan bersolidaritas pada korban di media sosial maupun turun tangan menekan pemerintah untuk konsisten menjaga hak sipil dan politik warga. Jangan biarkan siapapun merampas kebebasan dan hak-hak  kita.  

Jakarta, 29 Mei 2017 

Ketua            

Suwarjono (0818758624)

 

Sekjen      

Arfi Bambani (0856728373)

 

ENGLISH VERSION

Press Release - To Be Published

AJI Condemns the Intimidation of Netizens by the Islamic Defenders Front (FPI)

The Alliance of Independent Journalists (AJI) strongly condemns all forms of intimidation, violence, and restriction of freedom of expression which has recently been frequently perpetrated by the Islamic Defenders Front (FPI). Members of FPI had come to personal residences of media users accused of publishing derogatory posts against Rizieq Shihab, the organization' s grand mufti. By forcing the social media users to issue public apology under threat of criminal lawsuit, FPI had perpetrated acts of terror which should not have been allowed to take place.
  
As has been widely reported, FPI intimidation had claimed a number of targets in the past two weeks. On Sunday, May 21, dozens of FPI members had come to see Indrie Sorayya, 38, a businesswoman from Tangerang, Banten, to protest a  Facebook post she published where she had allegedly offended Rizieq Shihab. Similar form of intimidation has also been perpetrated against Fiera Lovita, 40, a female doctor in Solok, West Sumatra. 

According to SAFEnet, a network of supporters freedom of expression in Southeast Asia, their tracking had revealed at least 48 individuals across Indonesia who are currently under threat of being hunted down, terrorized, and silenced by these patterns of violence. 

Vigilante acts perpetrated by FPI is a threat to the protection of human rights guaranteed by Article 28 (E) of the 1945 Indonesian constitution. The article states that every person has the right to the freedom to associate, to assemble, and to express opinions. 

In addition, intimidation and terror of social media users are a violation of the 2005 Law No. 12 which is the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The covenant requires the State to guarantee the protection of its citizens' civil and political rights.  .

Therefore the Alliance of Independent Journalists (AJI) issues the following statement:
1.    AJI strongly condemns the Islamic Defenders Front (FPI) for encouraging, or at least allowing its members to hunt down citizens for exercising their right tonexpress their opinion on the social media. Objection against a person's opinion should have been expressed in opposing statement to create a healthy civil discourse in public space, including in social media. 
2.    AJI urges the state, in this case the Indonesian Police, to protect the right of Indonesian citizens to freedom of expression on every domain, including the digital media.  
3.    AJI criticizes the police for allowing intimidation and terror against freedom of expression, even facilitating the prosecution of citizens posting on social media with the Information and Electronic Transaction Act. This should not have been allowed as it will only serve to perpetuate the public fear of free and open expression of opinions.
4.    AJI calls for everyone's active participation in safeguarding the civil and political liberty that the nation had enjoyed since the May 1998 reform. Support may be expressed in solidarity for victims of social media intimidation or by directly pressuring the government to consistently protect the civil and political rights of Indonesian citizens. Do not let anyone rob us of our rights and freedom. 

 

Jakarta, May 29, 2017 

 

Suwarjono             Arfi Bambani
Chairman              General Secretary


Bagikan: