Ketua AJI Padang Andri El Faruqi. Foto: Tribun Sumbar

AJI Padang Sesalkan Pelarangan Peliputan di TPA Air Dingin

Ketua AJI Padang Andri El Faruqi. Foto: Tribun Sumbar


Aliansi Jurnalis Independen (AJI ) Padang menyesalkan pelarangan liputan jurnalis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Kota Padang, Senin, 26 Februari 2018, sekitar pukul 11.00 Wib.

Pelarangan peliputan dialami dua jurnalis, Givo Alputra dari Singgalang dan Irham Kurniawan dari Haluan, saat melakukan menjalankan kegiatan jurnalistik dengan mengambil foto aktivitas di TPA Aia Dingin Kota Padang.

Saat itu mereka dihalangi petugas TPA Aia Dingin. Seorang petugas perempuan dan seorang laki–laki yang diduga Kepala UPT TPA meminta mereka izin langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin.

Dalam percakapan melalui sambungan telepon, Kadis meminta mereka untuk tidak mengambil foto TPA, dengan alasan masih dalam pembenahan dan akan berdampak terhadap penerimaan penghargaaan Adipura bagi Kota Padang jika foto TPA muncul di media. Akibat pelarangan tersebut, dua jurnalis foto tersebut gagal melakukan kegiatan jurnalistik.

AJI Padang menilai TPA Aia Dingin merupakan fasilitas publik dan tidak merupakan objek vital yang dapat mengganggu keamanan negara. jadi, tidak ada alasan untuk melarang media melakukan peliputan di lokasi (TPA) itu. Apalagi hanya dengan alasan untuk menjaga citra kota demi mendapatkan Adipura. 

Alasan Kadis yang disampaikan kepada dua jurnalis foto tersebut mengada-ngada dan bisa dianggap sebagai upaya menyembunyikan informasi. Seharusnya ia menyadari bahwa yang diliput jurnalis itu penting bagi publik, bahkan untuk pemerintah, sebagai mekanisme kontrol sosial dan evaluasi kinerja. 

AJI Padang menilai tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya menghalangi-halangi tugas jurnalistik. Tindakan semacam itu tak sejalan dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, "Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.”

Pelarangan liputan semacam ini bisa diancam pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 UU Pers, yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00".

Untuk itu, AJI Padang menyatakan sikap:

1. Tindakan Kadis Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik di TPA Aia Dingin merupakan upaya untuk mengekang kemerdekaan Pers dan melanggar UU Pers.

2. Mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin untuk menyampaikan permintaan maaf dan tidak lagi melarang peliputan di daerah kerjanya. 

3. Meminta Pjs Wali Kota Padang untuk memberikan pendidikan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap pejabat di lingkungan Pemko Padang.

Padang, 28 Februari 2018

Ketua AJI Padang, Andri El Faruqi (085274744736)
Koordinator Bidang Advokasi AJI Padang, Aidil Ichlas (081947682952)