Hakim Kasus Ghinan Salman Abaikan Saksi Ahli Pers

Setelah berjalan lebih dari dua tahun, kasus kekerasan yang dialami jurnalis Ghinan Salman masuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Senin, 7 Januari 2019, Ghinan Salman dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi korban untuk terdakwa Jumali Bin Muktar.   

Tim advokasi Ghinan dari Salawati Taher dan Johanes Dipo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, menilai ada yang janggal dengan jalannya persidangan ini. Ini berkaitan dengan sikap hakim yang menyindangkan kasus ini, Sri Hananta, kami nilai tidak imparsial. Pasalnya, hakim menyatakan bahwa kasus ini sepele dan tidak layak disidangkan.

Hakim bersikap sebelum mendengar terlebih dahulu ahli pers karena merekalah yang memahami seluk beluk Pers, baik teori maupun praktik (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008). Padahal, dalam kasus Ghinan, Herlambang Wiratraman, ahli pers Dewan Pers sudah diperiksa penyidik Polres Bangkalan sebanyak dua kali.

Dalih hakim yang menyatakan kasus ini ringan karena Ghinan tidak mengalami cidera serius, bagi kami sangat ceroboh dan gegabah. Sudah jelas, sesuaipada Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan, setiap orang yang melakukan tindakan sehingga menghalangi dan menghambat kerja-kerja pers dijerat pidana.

Pasal 4 ayat 3 UU Pers berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Artinya, segala upaya, misalnya menarik, mengintmidasi, mencegah dan menghalangi Ghinan Salman saat bertugas menjadi jurnalis adalah pelanggaran pidana.

Unsur pidana pada Pasal 18 Ayat 1 sebagai rujukan pidana bagi Pasal 4 ayat 3 UU Pers, bukan hanya bentuk penganiayaan (fisik) belaka. Sikap hakim ini bisa menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus kekerasan atau penghambatan kerja-kerja jurnalis. Kami menilai bila seorang penegak hukum memiliki penilaian kasus kekerasan terhadap jurnalis melihat dampak kekerasan ini hanya pada masalah fisik, akan mengancam kebebasan pers di mata hukum.Sikap hakim merendahkan profesi jurnalis. 

Misalnya intimidasi verbal dan perampasan alat kerja tidak berdampak secara fisik. Namun secara psikis, bisa berpengaruh terhadap jurnalis. Sehingga hak publik untuk tahu menjadi terancam karena ada teror yang dialami jurnalis saat melakukan kerja-kerjanya. Sikap hakim ini bisa menjadi preseden bahwa kasus-kasus kekerasan yang dialami jurnalis selama tidak ada dampak fisik yang signifikan, tidak layak untuk dipidana.

Pada sidang ini, hakim malah mempertanyakan kerja-kerja Ghinan saat memotret beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan yang bermain pimpong di jam kerja pada Selasa, 20 September 2016. Hakim mempertanyakan kegiatan bermain pimpong itu apakah memiliki nilai berita karena bisa saja itu masuk jam olah raga.

Hakim lebih banyak mengurusi urusan apakah Ghinan berizin atau tidak selama liputan? Kenapa kok bebas saja ambil gambar? Nanti bisa seenanknya ambil gambar. Dan sampai pada kesimpulan, hakim menyimpulkan kasus ini tidak layak disidangkan. Padahal, persidangan ini seharusnya berusaha membuktikan apakah terdakwa benar melakukan pasal-pasal yang didakwakan.

Kalau logikanya dibalik, seharusnya hakim menanyakan mengapa para PNS itu melakukan pengeroyokan dan main hakim sendiri. Kalau memang itu jam olah raga mengapa terdakwa dan kawan-kawannya panik dan menganiaya Ghinan. Apalagi, Ghinan adalah seorang jurnalis yang dilindungi UU Pers saat menjalankan tugasnya.

Tidak dimasukkanya hasil visum dalam berkas yang harusnya diuji di persidangan dan sikap hakim tersebut, kami pesimis Ghinan, terlebih lagi kebebasan pers bisa mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, AJI Surabaya dan LBH Lentera berharap Komisi Yudisial dan Dewan Pers ikut memantau persidangan ini. Pemantauan ini, diharapkan bisa menjaga persidangan tetap imparsial demi tegaknya keadilan.