Selama dua hari, 27 jurnalis Makassar dan sejumlah kabupaten/kota lain di Sulsel menerima materi terkait HAM yang berkaitan dengan kepemiluan

#Liputan Pemilu HAM

AJI Ajak Jurnalis Makassar Kawal Pemilu Berperpektif HAM

Dok. AJI Indonesia


Makassar-- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar workshop Election and Human Rights melibatkan jurnalis Makassar,  bertempat di Hotel MaxOne, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu- Minggu (23-24/3/2019).

Selama tahapan pemilihan umum, memiliki potensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk itu  AJI Indonesia bekerjasama dengan Internews dan Kedutaan Belanda menggelar workshop bertema 'Mengawal Pemilu Berperspektif Keberagaman dan HAM".

Selama dua hari, 27 jurnalis Makassar dan sejumlah kabupaten/kota lain di Sulsel menerima materi terkait HAM yang berkaitan dengan kepemiluan. Pada sesi awal, aktivis KontraS Sulawesi  Asyari Mukrim mempresentasikan konsep dasar dan instrumen HAM. Menurutnya, HAM merupakan norma, yang memiliki prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Lebih lanjut, individu atau warga negara sebagai subjek HAM merupakan pemangku hak, sementara negara dengan instrumen pemerintahan merupakan pemangku kewajiban. Sehingga negara wajib menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill).

"Negara sebagai pemangku kewajiban pelaksanaan HAM, sementara warga negara sebagai pemegang hak atau pemilik hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi," kata Asyari.

Pada workshop itu juga menghadirkan dua trainer yang memandu selama dua hari, yakni Irvan dan Andi Fauziah Astrid. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan banyak simulasi agar lebih memudahkan pemahaman materi.

Irvan menilai, sejak masa reformasi pemilu Indonesia tetap menyimpan segudang potensi pelanggaran HAM. Sejumlah praktik diskriminasi terhadap gender, suku, ras, keyakinan dan kelompok masyarakat tertentu masih sering ditemukan.

Salah satunya terkait isu daerah pemilihan (dapil) khusus yang mestinya diberikan untuk penyandang disabilitas. Sebab selama ini, meski mereka dapat ikut serta dipilih dan memilih dalam pemilihan calon anggota legislatif, namun peluang mereka terpilih sangat sedikit. Sehingga dibutuhkan dapil Khusus agar mereka dapat memiliki perwakilan di DPR.

"Bagaimana mereka dapat meletakkan harapan mendapat payung hukum yang sementara keterwakilan mereka tak pernah ada di sana. Sehingga muncul ide membuat dapil khusus sehingga calon disabilitas bisa bersaing di sana," kata Irvan.

Irvan juga mengatakan, pada kekinian ini beberapa siaran televisi masih sering dipertontonkan perdebatan pemilu yang tak substansial. Elit politik maupun pemilih diajak memperdebatkan sentimen agama, isu PKI, dan penghakiman lainnya.

Selain pemberian materi, panitia juga mendorong peserta membuat usulan pemilu berperspektif HAM di kota kabupaten masing-masing. Dua usulan liputan terbaik bahkan akan mendapat biaya peliputan sebesar Rp2,5 juta.