AJI

AJI Jember: Hentikan Segala Bentuk Intervensi kepada Wartawan dan Media

AJI


Dua pekan terakhir, media massa memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan mahasiswa Papua. Pemberitaan itu bermula dari demonstrasi mahasiswa Papua di Kota Malang, dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Dalam peristiwa pengepungan di asrama inilah terjadi tindakan rasisme dan diskriminasi pada rakyat Papua. Hal itu berbuntut terjadinya peristiwa lain di beberapa kota, seperti aksi protes di beberapa kota di Papua. Termasuk demonstrasi mahasiswa Papua seperti yang digelar di Jakarta dan Jember pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Media massa pun memberitakan aksi solidaritas untuk Papua, maupun demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Tetapi dibalik pemberitaan aksi-aksi itu, ada upaya pelarangan peliputan dan pemberitaan penyampaian aspirasi tersebut dari beberapa pihak. Padahal kegiatan demonstrasi itu dijamin dan dibolehkan oleh Undang-undang sebagai bagian demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Namun sebelum demonstrasi itu digelar, AJI Jember melihat ada upaya pelarangan dari pihak-pihak tertentu kepada awak media agar tidak meliput, atau menyiarkan demonstrasi tersebut. Upaya pelarangan ini antara lain berbentuk permintaan dari unsur aparat keamanan dan aparatur pemerintah kabupaten kepada wartawan, baik melalui grup percakapan maupun menemui wartawan secara langsung. Permintaannya adalah agar wartawan hanya menyiarkan sebagian isu yang disampaikan demonstran, tidak menyiarkan, dan atau tidak meliput penyampaian aspirasi itu.

AJI Jember melihat upaya tersebut sebagai bentuk pelarangan. Padahal di UU Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat dua (2) disebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Di ayat selanjutnya disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi.

AJI Jember juga melihat upaya pelarangan itu sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers di Jember, dan Indonesia. Padahal di Pasal 4 ayat satu (1) disebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Pasal 6 UU Pers menyebut pers nasional melaksanakan peranannya, sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan, dan kebenaran.

AJI Jember menyayangkan terjadinya upaya-upaya pelarangan tersebut. Karenanya, AJI Jember menyatakan sikap :

1. Kepada semua pihak untuk tidak melakukan upaya pelarangan kepada wartawan dan media dalam hal pemberitaan
2. Tidak ada intervensi kepada wartawan dan media dalam hal pemberitaan
3. Mengimbau kepada wartawan dan media mematuhi kode etik dalam peliputan dan pemberitaan dengan tidak melakukan diskriminasi dan memberi stigma terhadap kelompok etnis tertentu.
4. Mengimbau kepada wartawan dan media menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa bernuansa konflik.

Jember, 28 Agustus 2019


Plt Ketua AJI Jember, Mahrus Sholih