Jakarta- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak media massa menghentikan pemberitaan yang memperkuat stigma dan persekusi terhadap mahasiswa dengan ragam identitas gender, termasuk kasus di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Desakan ini muncul setelah AJI Indonesia menemukan maraknya pemberitaan media massa yang bernada menghakimi, sensasional, dan mengeksploitasi identitas gender...
Jurnalis mempunyai peran besar agar kasus pelanggaran HAM mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat
FGD AJI Indonesia mendorong kampus kembangkan jurnalisme data, Selasa (09/07)
Jumlah peserta melebihi yang diperkirakan
Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Kerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif
Digitalisasi menjadi topik yang menjadi pembicaraan utama jurnalis dan pekerja media beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan ini dipicu oleh massifnya pemanfaatan internet, dan kian terjangkaunya
AJI mendorong literasi media dan teknologi di Maluku Utara
Memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-25 pada tahun ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyelenggarakan Kompetisi untuk Pers Mahasiswa dan Blogger 2019. Adapun ketentuan detailnya sebagai
Peserta akan dilatih bagaimana meliput tema ini sesuai standar profesionalisme dan Kode Etik Jurnalistik.
Langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada
Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut.
Sekolah Jurnalisme AJI (SJAJI) bekerja sama dengan Danone Indonesia kembali menyelenggarakan short course Health and Nutrition Journalist Academy (HNJA) bagi rekan-rekan jurnalis, untuk mendalami isu
Media dan jurnalis dibayang-bayangi ancaman, serta kelindan persoalan etik di sepanjang tahun-tahun politik ini bergulir.
Kekerasan terjadi saat keduanya meliput aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Gedung Sate, Bandung Jawa Barat
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) prihatin masih banyak jurnalis yang belum dilindungi program jaminan kesehatan.
Berdasar hasil riset tersebut, AJI merekomendasikan beberapa hal, diantaranya lembaga-lembaga publik wajib menyediakan informasi tentang prosedur mengakses informasi bagi publik di website, mendorong















