x
Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media
Lanskap media di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi digital telah membuat ubah cara masyarakat mengakses, mengonsumsi, dan membagikan informasi. Perubahan ini juga
AJI
Prabowo Harus Minta Maaf Sebut Wartawan Londo Ireng
Kami, kelompok organisasi jurnalis dan media, mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menabalkan jurnalis sebagai ‘Londo Ireng’. Pelabelan itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam
Korban Moderasi Konten dan Koalisi Masyarakat Sipil Gugat PP 71/2019 ke Mahkamah Agung
Rabu, 22 Juli 2026 kelompok korban moderasi konten yang berasal dari perwakilan koalisi masyarakat sipil menyerahkan dokumen Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Agung. Para Pemohon merupakan korban
AJI
Kasus Penghalang-halangan Liputan di Pulau Obi dan Ucapan Merendahkan Hotman Paris kepada Jurnalis Adalah Bentuk Intimidasi 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam rangkaian intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik yang dialami sejumlah jurnalis saat melakukan peliputan di Pulau Obi, Maluku Utara dan
AJI
AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Panglima TNI Usut Kasus Intimidasi Jurnalis di Kantor Kejagung
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengecam tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merampas alat kerja jurnalis. Pada Kamis, 9 Januari 2026, anggota
Siaran Pers AJI Indonesia Terkait Revisi UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta
Krisis keuangan yang melanda media pers di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah menghambat pemenuhan peran pers yang berkualitas sebagai pilar demokrasi (lewat fungsi kontrol) di satu sisi dan
KKJ Jateng-DIY Kecam Intimidasi Kemenkeu & Undip Terhadap Jurnalis Semarang
Para jurnalis di Kota Semarang mendapatkan intimidasi dan penghalang-halangan kerja jurnalistik saat meliput kegiatan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Muladi Dome, Kota Semarang
KKJ Maluku Utara Resmi Terbentuk, Perkuat Perlindungan Jurnalis dari Ancaman dan Kekerasan
Ternate – Sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil di Maluku Utara bersepakat membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Maluku Utara sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap jurnalis yang
AJI
CPJ dan FPU Mengungkap Kelemahan Serius dalam Penyelidikan Pembunuhan Jurnalis Rico Sempurna Pasaribu
New York/Amsterdam, 22 Juni 2026—Menjelang dua tahun serangan pembakaran yang menewaskan jurnalis Indonesia Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya, sebuah investigasi baru oleh Committee to Protect
AJI
AJI Desak Media Hentikan Pemberitaan yang Memperkuat Persekusi Mahasiswa dengan Ragam Identitas Gender
Jakarta- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak media massa menghentikan pemberitaan yang memperkuat stigma dan persekusi terhadap mahasiswa dengan ragam identitas gender, termasuk kasus
Kebebasan Pers Berada dalam Pusaran Ancaman Sensor dan Swasensor Digital
Jakarta, 13 Mei 2026 – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dengan dukungan Uni Eropa, sukses menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Kebebasan Pers di Bawah Ancaman Sensor dan Swasensor"
AJI
AJI Indonesia Kecam Penahanan Jurnalis Indonesia oleh Israel, Tuntut Pembebasan Segera
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan jurnalis-jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla
AJI
AJI Indonesia Condemns Israeli Detention of Indonesian Journalists Covering Humanitarian Mission to Gaza, Demands Immediate Release
The Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnalis Independen/AJI) Indonesia strongly condemns the interception and detention by the Israeli military of Indonesian journalists who were on board
AJI
KKJ Aceh Kutuk Kekerasan yang Menimpa Jurnalis saat Meliput Represifitas Aparat Keamanan Terhadap Peserta Aksi penolakan Pergub JKA
Sejumlah jurnalis di Banda Aceh mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sewaktu aparat keamanan mengambil tindakan represif terhadap peserta aksi demonstrasi yang mendesak pencabutan Pergub
AJI
Hentikan Segala Bentuk Pembatasan Pemutaran Karya Seni dan Budaya “Pelarangan Pemutaran Film “Pesta Babi” adalah Pelanggaran Hukum dan Tindakan yang Mengangkangi Konstitusi”
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap UUD 1945, pelanggaran terhadap hak berekspresi dan hak publik untuk memperoleh serta mengakses karya seni dan