AJI: Pemkot Suap Wartawan Lewat Plesir Luar Negeri!

Kegiatan tersebut dianggap bisa mengancam independensi wartawan. Ketua AJI Surabaya, Prasto Wardoyo mengatakan, kebiasaan pemkot memberangkatkan wartawan ke luar negeri adalah modus lain dari suap dan gratifikasi.

"Biaya keberangkatan itu diambil dari APBD. Harusnya APBD itu untuk rakyat bukan suap kepada wartawan," ujarnya, Jumat (21/8). Sekadar diketahui, pemkot memberangkatkan wartawan lokal ke Jepang. Lawatan ini adalah program tahunan.

Pada tahun sebelumnya, pemkot rajin memberangkatkan wartawan ke China, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk kegiatan ini.
Dia tidak melihat urgensi dan kemanfaatan plesiran ini.

Apalagi, kata Prasto, kegiatan ini tidak berkaitan dengan peningkatan profesionalisme wartawan. Malah, acara plesiran ini mengancam proesionalisme wartawan karena sarat konflik kepentingan. Dia menjelaskan, pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

AJI menafsirkan, penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Sementara itu, suap dan gratifikasi adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. "Sudah seharusnya Pemkot Surabaya ikut mendukung penegakan kode etik jurnalistik," tegasnya.

Pemkot, kata dia, tidak bisa berdalih kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Prasto mengatakan, tugas itu adalah kewajiban media massa tempat wartawan bekerja, Dewan Pers sampai kampus.

Untuk mendukung profesionalisme wartawan, pemkot hanya perlu menghentikan suap. Dia mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, belajar dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang mencoret dan membatalkan kegiatan plesiran ke Jerman bagi wartawan. Ganjar menolak kegiatan tersebut karena mengancam independensi wartawan.

Foto: tobasatu.com