FGD II : Monopoli Kepemilikan Media Siaran Mengancam Demokrasi

Atie Rachmatie, peneliti media dari Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung (Unisba) mendorong agar lembaga perguruan tinggi segera meneliti secara akurat mengenai perkembangan industri penyiaran saat ini. Terjadinya monopoli kepemilikan dan bias kepentingan politik serta bisnis mengancam terjadinya penyalahgunaan frekuensi dan isi siaran.

“Informasi menjadi komoditas. Media hanya digunakan dalam perspektif industri. Ini mengabaikan peranannya sebagai lembaga sosial yang terjadi bukan demokrasi tapi democrazy”  katanya di acara diskusi bersama Aji Bandung di Aula Pasca Sarjana Unisba, Selasa (23/07). Peserta diskusi ini perwakilan dari beberapa kampus komunikasi di Bandung seperti Universitas Padjajaran, STIKOM dan Unisba. Hadir juga perwakilan dari Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat (JRKI) dan jurnalis.

Menurutnya, perguruan tinggi diharapkan meneliti seberapa besar dampak terjadinya monopoli kepemilikan media terhadap kepentingan publik. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus mengkritisi peraturan perundangan penyiaran saat ini yang masih lemah dan tidak melindungi kepentingan publik.

“Masih banyak tumpang tindih dan bolongnya,” katanya. Ia mendorong agar setiap perguruan tinggi bersama publik untuk memperkuat diri dan berjaringan.  Untuk mendorong penyehatan media penyiaran di Indonesia.

“ Syarat terjadinya demokratisasi penyiaran adalah kehidupan yang sehat dan kesadaran akan aturan main,” katanya.

Nursyawal dari KPID Jawa Barat juga melihat bahwa aturan penyiaran saat ini membuat peranan publik sangat lemah. Lembaga komisi penyiaran hanya berperan sebagai pengawas isi siaran saja.

“Kewenangan utk membuat aturan tunggal hilang. Sehingga banyak keanehan di dunia penyiaran Indonesia,” katanya. Selain itu, gerakan publik untuk mengkritisi penyiaran juga masih lemah. Padahal publik memiliki kekuatan untuk membangun dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas.

“Masyarakat memang belum melek media. Tapi harus perkuat jaringan. Gerakan resistensi harus muncul,” kata dosen komunikasi Unisba, Santi Indra Astuti. Publik, menurutnya juga sangat penting untuk terus dibekali dengan pendidikan media. Agar publik tetap kritis menghadapi era kapitalisme media siaran di Indonesia. Sehingga tahu akan hak-hak publik terhadap isi siaran yang berkualitas dan sehat.