Workshop Jurnalis BPJS di Jember

 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember menggelar workshop jurnalis bertema "Bagaimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bekerja" di Hotel Ketapang Indah Kabupaten, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat hingga Sabtu (15/3). Kegiatan ini kerja sama AJI Indonesia bersama Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

 

Ketua AJI Jember, Ika Ningtyas, mengatakan, workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis mengenai BPJS sebagai pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku sejak 1 Januari 2014. Media massa atau jurnalis diharapkan memahami dasar dan bagaimana BPJS bekerja. Selain bentuk pengawasan publik pada lembaga anyar ini, masyarakat pun diharapkan dapat mendapatkan informasi yang akurat terkait pelaksanaan program ini.

 

Program JKN ini diterapkan dengan pola gotong royong dengan alasan fiskal negara belum cukup untuk menutupi seluruh warganya jika digratiskan. Pola ini berbeda dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dan Filipina yang masih tetangga Indonesia.  Artinya, masyarakat Indonesia yang mampu harus membayar iuran sedangkan yang tidak mampu disubsidi oleh pemerintah. Yang sampai saat ini, besaran iuran yang ditetapkan pemerintah masih mendapat kritikan dari serikat pekerja yang merasa tidak dilibatkan.

 

AJI Jember menghadirkan pembicara yakni Dosen Kebijakan Sosial Arief S.Sos MAP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, DJSN, dan dari PT Martabat Prima Konsultindo. Kegiatan ini diikuti oleh 25 jurnalis dari berbagai daerah yakni Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, Malang, dan Surabaya.

 

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Joko Suwono, mengatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan di segala lapisan masyarakat dengan sistem asuransi. Warga yang mampu wajib membayar iuran sementara iuran warga miskin dibayarkan oleh negara.

 

Pelaksanaan program ini masih kurang di sana-sini. Di Kabupaten Banyuwangi, misalnya, kepesertaan JKN mandiri cukup rendah hanya 1.600 orang per bulan. Padahal jumlah penduduk yang harus masuk jalur mandiri tersebut mencapai 1.321.418 orang. Sementara penduduk yang asuransinya dijamin negara sebanyak 664.332 orang. Rendahnya sosialisasi ini menjadi salah satu kendala belum maksimalnya JKN.