x

Teror dan Intimidasi Kepada Warga Negara Adalah Wajah Totalitarianisme Rezim Prabowo-Gibran

- 31 December 2025

Di penghujung tahun 2025 sebelum menyambut tahun baru, duka dan lara menambah deretan panjang kaleidoskop buruk dan inkompetensi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menjadi penanda yang sah untuk menyebut bahwa wajah anti demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi dan dipraktikkan dalam bentuk yang paling menjijikkan. Serangan teror dan intimidasi terhadap banyak warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi.

Serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis juga pemengaruh ini bahkan dipelintir oleh para pendengung di media sosial, seolah-olah teror yang dialami adalah kebohongan. Ini semakin menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman. Perlu diingat bahwa jelang pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik juga terjadi teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya.

Serangan ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara. Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respon dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi. Seperti diketahui, sejumlah korban teror dan intimidasi merupakan individu yang lantang dalam menyampaikan kondisi, fakta dan pandangannya terkait dengan lambannya pemerintah dalam merespon dan menanggulangi bencana yang ada di Sumatera. Kedua, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya.

Pemerintah terlalu jumawa dan anti kritik sehingga seakan lupa bahwa warga negara adalah bagian paling penting dalam setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil oleh penyelenggara negara. Dan juga merupakan bagian paling penting dalam ruang pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel dan tidak mengarah pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.

Lagi-lagi, Warga Jaga Warga

Kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah sebuah ekspresi solidaritas dan tanggugjawab  yang menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka. Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas. Tindakan teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong dan usaha untuk memulihkan situasi bencana dan juga membantu masyarakat yang sampai sekarang masih belum mendapatkan akses terhadap bantuan pasca bencana. Respon buruk dan nirempatik terus didengungkan oleh para pejabat dan penyelenggara negara, mulai dari upaya untuk mengintimidasi media dalam melakukan pewartaan yang positif, serangan dari para pendengung yang tentu mengaburkan fakta dan kondisi sesungguhnya hingga teror dan intimidasi kepada warga negara.

Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan/atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan  untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi.

Situasi ini mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga. Koalisi masyarakat sipil tidak akan mendorong tuntutan dan desakan, karena kami rasa tuntutan atau desakan tidak akan banyak berguna dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim. Kami justru mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia. Solidaritas antar warga dalam situasi krisis adalah bukti paling nyata dan menohok untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini.

Pernyataan sikap bersama yang didukung oleh 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu ini juga menjadi pengingat bahwa teror, ancaman, intimidasi tidak akan menghambat kami untuk terus bersuara dan menyajikan kebenaran atas situasi penanganan bencana yang buruk oleh pemerintah. Kami akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera.

Jakarta, 31 Desember 2025

Organisasi yang menyatakan sikap

  1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  2. Greenpeace
  3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
  4. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
  5. Watchdoc Documentary
  6. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
  7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
  8. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
  9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
  10. Indonesia Corruption Watch (ICW)
  11. Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
  12. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  13. Emancipate Indonesia
  14. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
  15. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
  16. Logos ID
  17. Salam 4 Jari
  18. Public Virtue Research Institute
  19. Migrant CARE
  20. Social Justice Indonesia
  21. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
  22. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
  23. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK)
  24. Dongker
  25. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
  26. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
  27. Human Rights Working Group (HRWG)
  28. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel
  29. Trend Asia
  30. Themis Indonesia
  31. Indonesia Climate Justice Literacy Think Tank Foundation (ICJL Foundation)
  32. Komite Mahasiswa Hang Tuah Pro Demokrasi (HANTU-PD), Surabaya, Jawa Timur
  33. Ikatan Alumni Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (PSL), IPB University
  34. Forum Keluarga Besar IPB University
  35. Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO)
  36. Asia Justice and Rights (AJAR)
  37. KontraS Aceh
  38. Institute for Socio-Ecology Development (ISSED)
  39. 350.org Indonesia
  40. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
  41. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)
  42. Perkumpulan JalaStoria Indonesia
  43. Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)
  44. Suara Ibu Indonesia
  45. RPuk - PELINTAS
  46. Bersemai Sekebun
  47. Bangsa Mahardika
  48. Frontline Monitoring
  49. Indonesia Resilience (IRES)
  50. Arus Pelangi
  51. Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS HAM) Sulteng
  52. Komunitas taman 65 Bali
  53. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM
  54. Sajogyo Institute
  55. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
  56. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia)
  57. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
  58. Solidaritas Perempuan
  59. Transformasi Perempuan Dotcom Nusa Tenggara Barat
  60. MADANI Berkelanjutan
  61. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  62. Indonesia Resilience (IRES)
  63. Transparency International Indonesia (TII)
  64. Koalisi Aktivis Musisi dan Seniman Indonesia (KOMS)
  65. Pembebasan
  66. IMPARSIAL
  67. Aliansi Advokasi KBB Kalimantan Timur
  68. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
  69. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)
  70. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  71. BEM UGM
  72. POKJA30 Kaltim
  73. Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS)
  74. Sekolah Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (SGMI)
  75. Yayasan Srikandi Sejati (YSS)
  76. Sanggar Swara
  77. Lingkar Juang Karimunjawa
  78. Lembaga Gemawan
  79. Kolektif Semai
  80. Lab Demokrasi
  81. Perhimpunan PATTIROS
  82. Komite Politik Nasional
  83. Amnesty Internasional Indonesia
  84. BEM STH Indonesia Jentera
  85. Perempuan Mahardhika
  86. IM57+ Institute
  87. Partai Pembebasan Rakyat
  88. Gerakan Indonesia Kita
  89. Paduan Suara GITAKU
  90. Koalisi Media Alternatif
  91. Tangsel Bergerak

Individu yang menyatakan sikap

  1. Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera)
  2. Wahyu Susilo (Keluarga Korban Penghilangan Paksa dan Aktivis Migrant CARE)
  3. Dhia Al Uyun (Dosen FH Universitas Brawijaya malang)
  4. Sukidi (Pemikir Kebhinekaan)
  5. Julius Ibrani (Peneliti Human Security dan Musisi)
  6. Bhima Yudhistira (Ekonom Celios)
  7. Firdaus Cahyadi, ST.,M.Sc. (Peneliti & Pengamat Ekologi-Politik)
  8. Feri Amsari
  9. Cholil Mahmud (Musisi)
  10. Kanti Pertiwi (Dosen Universitas Indonesia)
  11. Fitri Oktaviani (Universitas Brawijaya
  12. Saiful Mahdi (Dosen Universitas Syah Kuala)
  13. Mardiyah Chamim (Penulis)
  14. Dania Joedo (Musisi)
  15. Tommy Indriadi A
  16. Ika Ardina (masyarakat)
  17. Laila Juari
  18. Mayling Oey (FEB Universitas Indonesia)
  19. Zico Mulia (Pegiat HAM dan Demokrasi)
  20. I Ngurah Suryawan (Universitas Warmadewa, Bali)
  21. Echa Wao’de (Sekretaris Umum Arus Pelangi)
  22. Purwanto Setiadi (Penulis)
  23. Gita Putri Damayana (Dosen STHI Jentera)
  24. Herlambang P. Wiratraman (FH Universitas Gadjah Mada)
  25. Imam Shofwan (JATAM)
  26. Herdiansyah Hamzah (FH Universitas Mulawarman)
  27. diah kusumaningrum (Dosen HI UGM)
  28. Hari Akbar Apriawan (IRES)
  29. Netty Herawaty (Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat)
  30. Ismail Al-’Alam (Editor IndoPROGRESS)
  31. Parid Ridwanuddin (Pegiat Lingkungan - Anggota Bidang Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah)
  32. Dhoni Zustiyantoro (Universitas Negeri Semarang)
  33. Eka Rahyadi Annash (Musisi)
  34. M. Anik Tunjung W (Aktivis)
  35. Jumisih (Aktivis buruh dan perempuan)
  36. Uchikowati (Dialita Choir)
  37. Usman Hamid (Aktivis dan musisi)
  38. Tiyo Ardianto (Ketua BEM UGM)
  39. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pegiat lingkungan)
  40. Anastasia Ika (Penulis)
  41. Vincent Thomas (Mahasiswa Unpad)
  42. Arsenius Agung Boli Ama (Jurnalis)
  43. Satria Unggul Wicaksana P ( Dosen FH Universitas Muhammadiyah Surabaya
  44. Derry Prima Ramadhan (Ketua Umum BEM STH Indonesia Jentera)
  45. Surya Anta
  46. Alif Iman Nurlambang (mahasiswa STF Driyarkara)
  47. Taty Krisnawaty (Kalianget Organic Farm dan School)
  48. Dian Purnomo (Penulis)
  49. Samsidar (PELINTAS)
  50. Siti Aminah Syahidah (aktivis)
  51. Hardingga (Keluarga Korban)
Share
  • 38 kali dilihat