Workshop Data Driven Journalism 2017

Workshop Data Driven Journalism 2017

“Kesehatan dalam Kerangka Pelayanan Publik, Anggaran, dan Performa Pemerintah”

Latar Belakang

Open Government Partnership (OGP) yang diluncurkan pada 2011 mempunyai visi memperkuat demokrasi dengan mendorong pemerintahan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel dan membuka ruang partisipatif masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Bentuk transparansi diantaranya adalah membuka data yang diperlukan publik. Keterbukaan data juga mensyaratkan data-data pemerintah dapat kembali dianalisa dan didistribusikan kembali oleh publik. Tentu dengan tetap menyebutkan sumber data. 

Tujuannya agar publik bisa memantau capaian pemerintah, dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih jauh, terbuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Sebagai salah satu insiator OGP, Indonesia telah membentuk sekretariat bersama Open Government Indonesia (OGI) yang melibatkan tidak hanya unsur pemerintah tapi juga perwakilan masyarakat sipil. Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 juga telah diluncurkan pada 16 Desember 2016. Komitmen keterbukaan tata pemerintah ini tidak hanya ada di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo juga meminta diikuti pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi juga institusi lainnya.

Selain meminta setiap lembaga pemerintah mempublikasikan data di masing-masing website  lembaga, pemerintah juga telah meliris www.data.go.id. Jutaan data-data yang selama ini tertutup akan semakin mudah diakses. Masalahnya, bagaimana kesiapan jurnalis untuk memanfaatkan data ini, menganalisa, memvisualkan kembali agar mudah dipahami publik?

Di banyak negara open government menumbuhkan ekosistem yang berdampak baik bagi dunia jurnalisme. Di Amerika Serikat, misalnya, jauh sebelum open data diluncurkan, pada 1975 berdiri National Institute for Computer Aided Reporting (NICAR). Lembaga ini mendorong media menggunakan data sebagai basis karya jurnalistik dengan melakukan workshop dan mengembangkan tools men-scrap data, menganalisa dan melakukan visualisasi data.

Sedangkan di Prancis, sebelum bergabung dalam OGP, pemerintah membangun inkubator pengembangan teknologi pemograman (Etalab) untuk mendukung pemanfaatan open data yang dapat digunakan publik, termasuk untuk jurnalis. Bagaimana di Indonesia? Program pemerintah saat ini baru pada tataran untuk mendorong keterbukaan data pemerintah.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, AJI Indonesia bekerja sama dengan CEGAH-USAID berinisiatif membangun ekosistem agar jurnalis mempunyai kemampuan memanfaatkan open data lebih maksimal. Secara umum program ini bertujuan untuk mengkampanyekan transparansi, keterbukaan informasi dan data pemerintah dalam isu layanan publik.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas karya jurnalistik, tapi juga mengoptimalkan fungsi pengawasan (watchdog) khususnya dalam isu layanan publik, sebagai bentuk partisipasi mendorong open government. Dalam prosesnya AJI Indonesia dan CEGAH (USAID) akan melaksanakan Workshop Data Driven Journalism 2017 di Bandung dan melibatkan kalangan jurnalis di beberapa wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan.