Pentingnya Etika dan Profesionalisme Media Dalam Peliputan Pemilu

"Jurnalis Indonesia dan Asia Tenggara diimbau agar mengedepankan etika dan profesionalisme dalam melaporkan Pemilihan Umum atau perkembangan politik di tiap negara tanpa terjebak pada persaingan politik antar kontestan yang bertarung".Pernyataan itu disampaikan

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi, saat membuka Forum dan Workshop tentang Etika Media dan Pemilihan Umum di Asia Tenggara, 25-26 Februari 2014, di Jakarta. Ketua Umum AJI mengajak jurnalis dan kantor media agar bersikap independen, memahami azas impartialitas, dan tidak mencampuradukkan profesi jurnalis dengan politisi.

"Pers dan partai politik (parpol) merupakan elemen penting dalam demokrasi. Namun pers dan parpol memiliki logika kerja dan standar etika berbeda yang tidak bisa dicampuradukkan dalam membangun demokrasi dan peradaban", ujar Eko Maryadi.

Direktur Eksekutif SEAPA, Gayathry Venkiteswaran, optimis dengan kondisi terkini kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara dan berharap forum workshop jurnalis di Jakarta ini bisa mendorong tumbuhnya iklim demokrasi serta media bebas yang profesional di Asia Tenggara. SEAPA ingin mendorong hadirnya kebebasan pers di Malaysia, Myanmar, Kamboja, termasuk Thailand yang saat ini dilanda krisis politik pasca Pemilu 2014.

"Pemilu 2014 di Indonesia dan bagaimana media, khususnya online, melaporkan isu Pemilu adalah hal yang ingin kami pelajari untuk dipertukarkan pengalamannya dengan negara lain di Asia Tenggara", ujar Gayathry. Pada 2013, Malaysia dan Kamboja, berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan sejumlah catatan. Adapun Thailand usai menggelar Pemilu awal Februari 2014 yang memicu ketidakpuasan dan ketidakstabilan politik di negara Gajah Putih itu.

Dalam forum yang dihadiri editor media, peneliti, dan jurnalis dari lima negara, didiskusikan perkembangan media dan situasi politik terbaru di Asia Tenggara. Endy Bayuni, mantan pemimpin redaksi The Jakarta Post dalam keynote speech-nya menyampaikan, bahwa media harus ikut bertanggung jawab memberikan pilihan terbaik kepada publik dalam merespon situasi di negaranya.

"Sebagian rakyat Indonesia telah merasa keliru memilih Soesilo Bambang Yudhoyono  (SBY) sebagai presiden periode kedua dalam Pemilu 2009, kendati pada Pemilu 2004 Presiden SBY dinilai tepat memimpin Indonesia. Tapi sejauh ini media ikut mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan aneh-aneh yang mencederai demokrasi seperti terjadi di Thailand atau Mesir" ujar Endi Bayuni.

Forum dan Workhop on Media Ethics and Election in Southeast Asia, Indonesia Election 2014 in spotlight, dihadiri 40-an wakil organisasi media, jurnalis, peneliti, akademisi dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Kamboja.

Selama dua hari peserta berdiskusi dan berbagi tentang pengalaman meliput Pemilu dan menilai situasi politik di negara masing-masing. Beberapa panelis diantaranya Aty Nurbaiti (The Jakarta Post), Zulfiani Lubis (ANTV dan Viva.co.id), Dr. Tessa J Houghton (Center for Independent Journalist, Malaysia), Thepchai Yong (editor in Chief the Nation Multimedia Group, Thailand), dan Koul Panha (Direktur COMFREL, Cambodia) yang juga pemenang Ramon Magsaysay Award 2011.

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada April 2014 dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada Juli 2014, dianggap penting bagi Indonesia dan bangsa di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dianggap motor penggerak demokrasi damai, sekaligus contoh bagi kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara. AJI Indonesia dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) adalah dua organisasi media asal Indonesia pendiri/anggota SEAPA yang bermarkas di Bangkok, Thailand.

Jakarta, 25 Februari 2014