Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Terancam

- 19 December 2014

18 Desember 2014

Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia Masih Terancam

Delegasi internasional yang berkunjung ke Indonesia minggu lalu mengemukakan perhatiannya menyangkut keadaan kebebasan media saat ini di Indonesia, hingga menyerukan kepada pemerintahan Jokowi untuk mengambil langkah pendekatan yang baru terhadap kebebasan berekspresi. Kriminalisasi pembicaraan di dunia maya, iklim kekebalan hukum untuk serangan-serangan terhadap kalangan jurnalis, konsentrasi kepemilikan media di antara lima tokoh penting dan politisasi outlet-outlet media menjadi wilayah perhatian yang mendalam saat ini.

“Inilah jendela peluang bagi pemerintahan Jokowi yang baru dalam rangka mengkonsolidasikan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam hal kebebasan berekspresi. Dan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak”, tegas utusan tersebut. “Perolehan-perolehan penting telah didapat terkait kebebasan berekspresi, namun masih ada banyak isu utama yang akan terus menahan negara ini untuk maju jika tidak segera menentukan prioritas”.

Utusan dari delegasi internasional bertemu dengan para jurnalis dan kelompok penggerak kebebasan berekspresi di Jakarta dan Bali, sekaligus bertatap muka pula dengan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Teknologi Republik Indonesia. Di samping menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dialog publik mengenai reformasi regulasi penyiaran, Menteri Komunikasi dan Teknologi Republik Indonesia juga mengindikasikan bahwa penyaringan yang disponsori oleh negara untuk internet di Indonesia akan terus berkesinambungan.

Para jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia melaporkan makin berlanjutnya tindakan intimidasi, ancaman dan pembunuhan yang dilancarkan oleh oknum-oknum pemerintah dan di luar pemerintah, seperti kepolisian, kelompok agama garis keras, serta kelompok-kelompok kekerasan terorganisir, kental dijuluki sebagai “preman”, yang terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik dan bisnis. Hal ini tentu saja memberikan tekanan yang sangat besar bagi para jurnalis untuk upaya sensor diri.

Pada tahun 2009, berhasilnya penuntutan terhadap pembunuhan Anak Agung Prabangsa, meski disambut dengan baik, sayangnya, adalah pengecualian terhadap budaya kekebalan hukum yang sedang berlangsung di negara ini. Nyatanya, masih banyak kasus yang tak terselesaikan, dan yang paling diingat adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, lebih dikenal sebagai “Udin”, pada tahun 1996.

“Kegagalan dalam mengajukan pembunuh Udin untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka, selama hampir dua puluh tahun, akan terus menciptakan sebuah selubung dalam sistem peradilan Indonesia”, ujar utusan tersebut. “Kami pun mendesak Presiden Jokowi untuk memperbarui upaya-upaya menemukan para pembunuh itu”.

Pihak-pihak berwenang juga sengaja menghalangi akses jurnalis internasional ke daerah-daerah yang sensitif lewat proses pengurusan visa yang terlalu birokratif dan tak jelas. Dalam situasi-situasi yang jarang terjadi ketika akses akhirnya diberikan, para jurnalis pun harus dikawal oleh pemerintah dan petugas keamanan.

Sejumlah elemen dalam kerangka kerja regulasi Indonesia juga melanggar standar hak asasi internasional, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pengawasan pada sektor penyiaran. Dominasi politik atas outlet-outlet media, yang merongrong kemerdekaan redaksi, tak pelak juga menjadi keprihatinan.

Hasil Observasi dan Rekomendasi Delegasi Internasional bisa diunduh disini

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Lars H. Bestle

Kepala Departemen untuk Asia

International Media Support (IMS)

lb@mediasupport.org

+45 3841 7031

KulachadaChaipipat

Manajer Kampanye

Aliansi Pers Asia Tenggara (Southeast Asian Press Alliance/ SEAPA)

kcchacha@gmail.com

+66 2 2435579