FGD Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Lima orang jurnalis penerima beasiswa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ikuti Focus Group Discussion. Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan tema dari rencana liputan yang telah mereka kirimkan kepada panitia.

Setidaknya dalam FGD ini muncul dua tema besar yang ingin mereka angkat untuk menjadi bahan liputan. Tema pertama  yaitu cerita sukses industri yang telah menerapkan SVLK. Ada banyak contoh industri-industri pengolahan kayu di Jawa Timur yang omsetnya bisa menjadi meningkat setelah mereka punya SVLK. “Harapannya, dengan liputan semacam ini bisa menjadi inspirasi bagi industri lainnya yang agar segera punya SVLK,” kata Ika Ningtyas salah satu peserta FGD (28, Oktober 2015).

Tema besar kedua yang ingin diangkat adalah soal kebijakan pemerintah daerah setempat. Kebijakan soal SVLK  sebenarnya sudah lama didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat. Namun sayangnya, kebijakan tidak terlalu mendapatkan perhatian di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur, terutama di sentra-sentra industri pengolahan kayu. “Padahal untuk menjaga kelestarian hutan, salah satu caranya adalah dengan menerapkan SVLK,” kata Anas Abdul Ghofur dari Radar Bojonegoro.

Kegiatan FGD ini sebagai tindak lanjut dari diskusi kampanye media soal SVLK yang diselenggarakan oleh AJI Surabaya bekerjasama dengan World Wild Fund  (WWF) dan Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) pada 15 Oktober lalu.

Pasca kegiatan diskusi, panitia membuka peluang kepada para peserta diskusi untuk mendapatkan beasiswa liputan soal SVLK. Caranya, mereka diminta untuk membuat rencana liputan yang berkaitan dengan SVLK. Dari sekian banyak rencana liputan yang dikirimkan oleh peserta diskusi, panitia memilih lima rencana liputan yang berhak mendapatkan beasiswa. Kelima peserta yang berhak mendapatkan beasiswa itu adalah  Ika Ningtyas koresponden Tempo di Banyuwangi, Anas Abdul Ghofur, dari Radar Bojonegoro, Hari Istiawan kontibutor www.okezone.com di Malang, Eka Rimawati, reporter Kompas TV di Surabaya dan Dini Nastiti dari Radio Republik Indonesia (RRI).