We strongly condemn the Indonesian parliament and President Joko Widodo that passed the revision of the Criminal Code (KUHP) on Tuesday, December 6, 2022. The law is the most serious legal threat for

New York, December 6, 2022 – In response to news reports that Indonesian lawmakers passed a new criminal code with provisions that restrict press freedom, the Committee to Protect Journalists issued

JAYAPURA, - Komunitas jurnalis Papua menyerukan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR RI yang direncanakan pada Selasa (6/12/2022) di Jakarta.

Tim Advokasi Kebebasan Digital menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 30 November 2022. Para penggugat terdiri dari dua individu

PENGADILAN Tata Usaha Negara atau PTUN Ambon memaparkan putusan Nomor 23/G/2022/PTUN.ABN yang menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan para penggugat, terkait Keputusan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi bersama Google News Initiative (GNI) dan sejumlah lembaga terkait lainnya menggelar training literasi digital bagi akademisi dan jurnalis di Jambi. Pelatihan

Hello Fellas. AJI Indonesia together with GeramM (Malaysia), CIJ (Malaysia), CamboJA (Cambodia), AJTL (Timor Leste), and NUJP (Philippines) will organize the SEA Regional Conference, 2022. This

MATARAM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengutuk keras intimidasi terhadap jurnalis NTB Satu Mugni oleh orang yang mengaku dari Propam Polda NTB.

JAKARTA - Dewan Pers memohon pemerintah agar menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Permohonan itu tertuang dalam surat Dewan Pers yang dikirim ke Presiden Joko Widodo

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate Kembali mendapat laporan adanya aksi diduga menghalangi kerja pers di Ternate, Maluku Utara, Rabu (16/11/2022).