x
MK Indonesia Menggelar Sidang Kedua Permohonan Pengujian UU untuk Mengadili Pelaku Pelanggaran HAM Berat Myanmar
Jakarta, 13 Oktober 2022 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menggelar sidang kedua pada 12 Oktober terkait permohonan pengujian Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengujian itu
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Resmi Dilaporkan ke Polda Malut
Laporan terhadap Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, terkait Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1. #publisherstory #ceritamalukuutara
Tim Advokasi Narasi Serahkan Petisi 16 Ribu Warga ke KSP
AJI Indonesia, LBH Pers dan SAFEnet menyerahkan petisi online yang telah ditandangani lebih dari 16 ribu warga ke Kantor Staf Presiden, Senin 10 Oktober 2022. Penyerahan petisi tersebut untuk mendesak
Ketua AJI Indonesia Akan Dampingi Laporan AJI Ternate ke Polda Malut
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim akan bertandang ke Kota Ternate, Maluku Utara, pada Selasa (11/10/2022).
CUKUP! Hentikan Setiap Represi dan Brutalitas Aparat, Jamin Demokrasi dan Kebebasan Pers
[Jakarta, 5 Oktober 2022] - Peretasan jurnalis Narasi dan brutalitas aparat di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi beberapa waktu lalu jelas menunjukkan, situasi penghormatan dan perlindungan Hak
Aduan Kasus Kekerasan Jurnalis Nurkholis Resmi Diterima Dewan Pers
Draf yang diserahkan LBH Pers ke Dewan Pers berisi kronologi peristiwa yang dialami Nurkholis Lamaau, redaktur cermat.co.id usai menayangkan opini berjudul hirup debu batubara dapat pahala.
Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan terhadap jurnalis Narasi adalah bentuk pembungkaman
Dari tanggal 23 hingga 26 September 2022, terjadi percobaan peretasan akun media sosial terhadap setidaknya 22 anggota tim redaksi media online Narasi.
Polisi Diminta Proaktif Ungkap Pelaku Peretasan Awak Media Narasi
Sejumlah organisasi mengecam serangan digital terhadap sedikitnya 24 awak redaksi Narasi sejak Sabtu 24 September 2022. Serangan ini merupakan kasus peretasan terbesar yang dialami awak media di
Mengadili Pelaku Pelanggaran Berat HAM Myanmar pasca Pembunuhan Aktivis
Sidang Perdana Pengujian UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
DPR RI dan Presiden Koreksi Kembali RUU PDP dengan Melibatkan Masyarakat Sipil dan Mempertimbangkan Masukannya
Catatan ini dibuat oleh KA-PDP sebagai panggilan bagi DPR dan Presiden untuk menilik kembali pengaturan yang ada di dalam draf RUU PDP saat ini agar tidak menjadi backlash bagi hak-hak digital serta
Berlangganan