Sebuah Kritik terhadap PSN: Koreksi terhadap Kata “Strategis Nasional” dan Upaya Mengembalikan Pemaknaannya pada “Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat”

Kata “Strategis Nasional” di dalam catatan ini, merupakan objek kritik paling utama dalam
melihat kebijakan pembangunan ekonomi kurang lebih selama satu dekade Pemerintahan
hari ini. Strategis Nasional di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi objek kritik
paling tidak karena dua alasan : Pertama, pengaturan mengenai PSN yang menabrak
Konstitusi dan berlindung di balik hukum formal, dan Kedua penabrakan Konstitusi tersebut
telah menimbulkan penderitaan rakyat di banyak lokasi PSN.

Kritik pertama terkait penabrakan konstitusi, dapat dilihat dari berbagai pengaturan yang
memberikan kemudahan bagi swasta atau badan pemerintah yang bekerja sama dengan
swasta dalam mendukung percepatan PSN. Aturan mengenai pengadaan tanah, tata ruang,
fasilitas fiskal dan non fiskal, bahkan aturan yang mengecilkan kewenangan Pemerintah
Daerah dalam mendorong percepatan PSN menjadi tulang punggung utama dalam
kebijakan Pembangunan ini.

Kritik kedua mengenai penderitaan rakyat yang akan diurai dalam berbagai catatan baik
dokumen pengadilan, kertas posisi, kajian riset Lembaga Komnas HAM, sampai dengan
catatan media lokal dan Nasional. Percepatan proyek skala besar telah menimbulkan
dampak penderitaan yang serius dan mencabut hak-hak rakyat secara masif di berbagai
wilayah di Indonesia.

Penulis : M. Irfan Alghifari

Kertas Kebijakan ini merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
dengan Trend Asia.